Manado – Menjelang gelombang permintaan pangan pada Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha 2026, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara (KPw BI Sulut) bersama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Senin (19/5/2026) di Aula Pemkab Boltim, Tutuyan.
Pertemuan ini menyatukan dua agenda kunci: menekan lonjakan harga komoditas strategis dan mempercepat digitalisasi rantai pasok lokal.
Secara ekonomis, pertemuan menegaskan pola distribusi harga yang menjadikan Kotamobagu sebagai pusat penentu pasar terhadap Boltim.
Kepala KPw BI Sulut, Joko Supratikto, menyoroti paradoks lokal.
“Secara historis pergerakan harga di Boltim cenderung mengikuti Kotamobagu. Namun rata‑rata harga sejumlah komoditas di Boltim masih lebih tinggi dibanding Kotamobagu, khususnya cabai rawit dan daging ayam ras, meskipun stok relatif stabil sepanjang tahun,” ujarnya.
Data singkat yang perlu dicermati: pada minggu kedua Mei 2026, Boltim tercatat mengalami kenaikan harga beras sebesar 0,93% menurut BPS.
Pola musiman juga terlihat pada daging ayam ras dan cabai rawit yang kerap naik menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2025–2026 — pola yang kini menjadi peringatan menjelang Idul Adha 2026.
Joko memaparkan perubahan paradigma kebijakan pusat yang berimplikasi lokal — Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) bertransformasi menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) pada 2026.
Langkah ini menekankan tidak hanya pengendalian harga, tetapi juga penguatan ketahanan pangan melalui:
penguatan kapasitas produksi,
pemerataan distribusi pasokan antarwilayah,
optimalisasi rantai pasok pangan.
Di tingkat kabupaten, TPID Boltim telah mengimplementasikan skema 4K—keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—sebagai pedoman operasional sepanjang 2025.
Selain itu, program BI Sulut seperti Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) menempatkan Boltim pada posisi strategis; dari 84 PATUA di Sulut, enam berada di Boltim dengan fokus pada budidaya cabai rawit, menempatkan Boltim di peringkat keempat kabupaten/kota terbanyak.
Bupati Boltim, Oskar Manoppo, menyoroti faktor cuaca dan kondisi ekonomi global yang menambah tekanan pada harga lokal.
Menurut Oskar, kenaikan harga beberapa komoditas utama tahun ini antara lain beras, bawang merah, dan cabai rawit disebabkan turunnya produksi akibat curah hujan tinggi.
Meski Boltim bukan daerah yang menjadi rujukan IHK nasional, pemda aktif memantau pasar melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) untuk mengantisipasi fluktuasi lokal.
Untuk menahan gelombang harga dan memastikan ketersediaan stok, Pemkab Boltim bersama BI Sulut dan TPID merumuskan strategi terpadu:
menjaga stabilitas harga lewat intervensi pasar terukur (operasi pasar, penyaluran cadangan),
memperkuat ketersediaan pasokan melalui diversifikasi sumber dan percepatan produksi lokal,
memastikan kelancaran distribusi antardesa dan antarwilayah, termasuk pemanfaatan logistik publik dan swasta,
memperkuat komunikasi efektif antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan konsumen untuk meredam ekspektasi dan spekulasi harga.
Transformasi kebijakan dan program pendampingan seperti PATUA/WANUA membuka peluang produktivitas dan pendapatan lebih baik bagi petani cabai rawit di Boltim. Namun risiko tetap ada: volatilitas iklim dan biaya input yang tertekan oleh kondisi ekonomi global dapat menekan margin petani.
Intervensi kebijakan yang fokus pada input murah, akses pembiayaan mikro, serta digitalisasi rantai pasok berpotensi menurunkan biaya transaksi dan strata harga di tingkat konsumen.
Bila langkah GPIPS dan program 4K dijalankan konsisten, Boltim berpeluang menurunkan volatilitas harga musiman dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Di sisi lain, kegagalan koordinasi distribusi atau gangguan cuaca bisa memperbesar tekanan inflasi lokal, yang walau tidak memengaruhi IHK nasional secara langsung, berdampak nyata pada daya beli masyarakat setempat menjelang hari-hari besar.
Pertemuan HLM di Tutuyan memperlihatkan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar urusan fiskal atau moneter, tetapi sintesis antara kebijakan produksi, distribusi, dan inovasi (termasuk digitalisasi).
Seperti ditegaskan Joko dan Bupati Oskar, kunci keberhasilan adalah koordinasi antarlembaga, peran aktif pelaku usaha, dan keterlibatan petani sebagai ujung rantai—semua elemen yang harus bekerja bersamaan agar harga terjaga dan pangan tersedia menjelang Idul Adha 2026.
