Manado – Percepatan digitalisasi daerah kian kencang! Bank Indonesia (BI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 secara hybrid pada Kamis (12/2/2026).
Acara ini diikuti secara luring oleh TP2DD se-Kalimantan di Balikpapan, serta daring oleh TP2DD se-Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara.
Rakorwil dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Ir. H. Seno Aji, M.Si. Hadir pula Asisten Deputi Kemenko Perekonomian sekaligus Kepala Tim Sekretariat Satgas P2DD, Puji Gunawan; Direktur Eksekutif Departemen Regional BI, M. Firdauz Muttaqin; serta Kepala Perwakilan BI Provinsi, Sekda, Kepala Bapenda, dan perwakilan instansi TP2DD lainnya.
Dalam paparannya soal Evaluasi Kinerja TP2DD (Championships) 2026, Puji Gunawan menekankan arahan Presiden RI dari Rakornas P2DD 2025.
“Penyusunan kebijakan harus fokus pada pelayanan cepat yang beri dampak langsung ke masyarakat, plus dorong kemandirian pemerintahan bersih dan adil,” tegas Puji.
Ia juga sampaikan arahan Menko Perekonomian 2025: perluas kanal digital seperti QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI), sinyal di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), kuatkan layanan digital Bank Pembangunan Daerah (BPD), sistem info keuangan daerah, insentif kepatuhan masyarakat, kolaborasi platform digital, serta sinkronisasi data pajak pusat-daerah.
Satgas P2DD 2026 punya program kerja berbasis empat pilar utama:Kolaborasi dan Sinergi: Kuatkan local tax ratio, susun Peta Jalan ETPD, tingkatkan rencana aksi via diagnostic tools.
Layanan Publik Cepat: Perluas QRIS-Tap di transportasi, online payment KKI untuk belanja daerah, percepat realisasi APBD.
Pemerintahan Bersih: BPD jadi agregator transaksi pemda, integrasi sistem keuangan daerah.Monitoring Efektif: Perkuat evaluasi tahunan dan Program Katalis P2DD.
Championships 2026 nilai proses (20%), output (50%), outcome (30%), dengan bobot lebih pada inovasi digital, KKI/QRIS-Tap, kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), realisasi APBD, dan transaksi non-tunai PAD.
Tujuannya? Digitalisasi naikkan penerimaan daerah dan pelayanan publik.
Rakorwil jadi ajang apresiasi capaian 2025. Sulawesi Utara (Sulut) raih peringkat 3 kategori Provinsi se-Sulawesi.
Kota Tomohon dan Manado posisi 2-3 kategori Kota, sementara Kabupaten Bolaang Mongondow Utara peringkat 3 kategori Kabupaten.
Ini bukti konsistensi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).Lebih hebat lagi, Indeks ETPD Semester II-2025 beri predikat “Digital” ke seluruh pemda Sulut! Rata-rata indeks naik dari 92,8% (Semester I) jadi 94,3%. K
abupaten Kepulauan Talaud paling moncer: dari 90,2% ke 98,0%, lompat peringkat dari 51 ke 5 se-Sulawesi.
Digitalisasi Sulut terlihat dari QRIS per Desember 2025: 529.688 pengguna, 367.648 merchant. Sepanjang 2025, 57 juta+ transaksi (tumbuh 186,1% yoy), nilai Rp6,40 triliun (naik 143,2% yoy).
Proyeksi 2026 makin gila seiring ekspansi ke UMKM, transportasi, dan layanan publik.
Dengan momentum ini, Sulut siap sinergi pusat-daerah untuk kemandirian fiskal dan pelayanan digital top di 2026.
(Sumber: Rakorwil TP2DD 2026, data BI Sulut)
