Manado – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Utara memperkuat sinergi antara pelestarian budaya dan transformasi digital dengan mendukung penuh penyelenggaraan Waraney Wulan Minahasa (WWM) 2025.
Dukungan ini diwujudkan melalui pemberian materi literasi keuangan digital, seperti Cinta Bangga Paham Rupiah, serta penghargaan inovatif yang memanfaatkan mekanisme QRIS voting.
Sebanyak 24 finalis, terdiri dari 12 Waraney dan 12 Wulan, menjalani masa karantina dengan pembekalan intensif dari BI mengenai QRIS, perlindungan konsumen, dan pemahaman literasi keuangan digital, menyiapkan mereka sebagai agen perubahan budaya dan ekonomi digital di Minahasa.
Data transaksi QRIS selama ajang ini menunjukkan lonjakan mengesankan dengan 72.624 transaksi tercatat, meningkat signifikan dari 34.245 pada 2024.
Hal ini mengindikasikan adaptasi masyarakat Minahasa terhadap sistem pembayaran nontunai yang semakin meluas.
Ircham Andrianto Taufick, Kepala Tim Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah BI Sulut, menegaskan adanya komitmen kuat untuk memperkuat ekosistem digital di daerah.
“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga menjadi sarana mengangkat dan melestarikan budaya lokal melalui generasi muda Minahasa yang kreatif dan adaptif,” ujarnya.
Acara malam puncak yang juga dihadiri oleh Bupati Minahasa Robby Dondokambey dan jajaran Forkopimda menegaskan Waraney Wulan sebagai media pembinaan karakter dan jati diri pemuda Minahasa.
Bupati Dondokambey mengatakan, “Ajang ini adalah wujud nyata kecintaan kita pada budaya dan daerah.”
Puncak malam itu menobatkan Miracle Mamesah sebagai Gelar Waraney Minahasa 2025 dan Jelita Kaligis sebagai Gelar Wulan Minahasa 2025.
BI juga memberikan penghargaan BI-STARS kepada Jovan Rumende dan Miranda Roring atas kontribusi mereka dalam literasi digital, serta kategori Favorit Pilihan Masyarakat berupa vote QRIS yang dimenangkan oleh Leonardo Skyver dan Kayla Tambalean.
Langkah ke depan, BI Sulut akan mengajak finalis WWM 2025 menggelar sosialisasi transaksi digital, termasuk pembayaran pajak dan retribusi daerah secara nontunai, memperluas akseptasi masyarakat sambil mendukung percepatan transformasi ekonomi daerah.
