Manado – Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara mendukung Pemerintah Kota Kotamobagu untuk menekan inflasi demi ketahanan ekonomi dan mempercepat transformasi digital daerah.
Dukungan tersebut berupa pertemuan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kotamobagu, Selasa (29/07/2025).
Wali Kota Kotamobagu dr. Wenny Gaib, SpM yang dalam sambutan pembukaan menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan HLM ini karena merupakan wadah diskusi bersama dalam menentukan langkah strategis pengendalian inflasi dan akselerasi digitalisasi di Kotamobagu.
“Pelaksanaan kegiatan ini merupakan agenda penting bagi kita semua. Tidak hanya sebagai wadah evaluasi dan perencanaan, tapi juga sebagai momentum konsolidasi lintas sektor dalam rangka mempercepat pembangunan daerah yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan,” kata Wenny.
Kata dia, dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan domestik yang terus berubah, transformasi digital dan stabilisasi harga menjadi hal yang sangat krusial. TP2DD, katanya, hadir sebagai motor penggerak digitalisasi keuangan daerah.
“Digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola, tapi juga menjadi pendorong utama dalam mewujudkan Kotamobagu sebagai smart city yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujar Wali Kota.
Sementara TPID, sambungnya, memiliki peran vital dalam menjaga daya beli masyarakat melalui Langkah-langkah pengendalian inflasi yang terintegrasi berbasis data yang responsif terhadap dinamika harga di lapangan.
“Peran TPID sangat penting dalam menjaga stabilitas harga barang bahan pokok masyarakat,” kata dia.
Wali Kota Wenny juga mengungkapkan bahwa inflasi di Kotamobagu pada bulan Juni 2025 lalu, sesuai data BPS, tercatat 1,89 persen (yoy).
“Masih dalam target kisaran nasional, namun tetap mendapat perhatian. Tekanan pada harga komoditas beras dan cabe rawit perlu segera direspon,” ujarnya.
Sehubungan dengan persoalan tersebut, ungkap Wenny, agenda tindak lanjut TPID Kotamobagu tahun ini antara lain mengintensifkan Gerakan Pasar Murah setiap triwulan, memperkuat data neraca pangan daerah berbasis aplikasi, serta mendorong kerjasama antar daerah.
“Terutama Kerjasama dengan kabupaten yang ada di Bolmong Raya dalam rantai pasok bahan pangan strategis, seperti beras dengan Bolaang Mongondow,” ungkapnya.
Sementara Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara Joko Supratikto dalam pemaparannya mengatakan pertemuan strategis ini menjadi wujud nyata sinergi lintas sektoral antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan para pemangku kepentingan dalam merespons dua tantangan utama ekonomi daerah: stabilitas harga pangan dan percepatan adopsi sistem keuangan digital.
“Pengendalian inflasi saat ini tidak lagi dapat dilakukan secara sektoral dan reaktif, melainkan memerlukan sinergi yang proaktif, terukur, dan berbasis data,” ujarnya.
Joko menjelaskan bahwa Bank Indonesia bersama TPID mendorong penerapan strategi 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif) sebagai kerangka utama pengendalian harga di daerah. Salah satu pendekatan utama yang terus dikembangkan adalah penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), operasi pasar murah, dan pembentukan kerja sama antar daerah (KAD) sebagai respons atas ketimpangan pasokan dan disparitas harga antar wilayah.
“Bank Indonesia akan membantu proses distribusi agar harga komoditas turun harganya ketika sampai di lokasi tujuan,” ujar Supratikto.
Pada kesempatan ini juga Wali Kota bersama pihak terkait melakukan peluncuran Aplikasi Sahabat Pajak, yakni sebuah inovasi digital yang dirancang Pemkot Kotamobagu untuk mempermudah akses dan pelayanan perpajakan daerah secara lebih efisien, transparan, dan terintegrasi.
Peluncuran aplikasi ini merupakan langkah konkret Pemerintah Kota Kotamobagu dalam memperkuat ekosistem digital daerah, sekaligus meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pemenuhan kewajiban pajak secara mandiri dan real time.
Turut hadir dan memberikan pemaparan mitra strategis pemerintah daerah antara lain Kepala BPS Kota Kotamobagu Jasni Makalunsenge MSi dan Pimpinan Bulog Cabang Bolaang Mongondow Ismail Azis. Keduanya memaparkan peran masing-masing instansi dalam mendukung pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di daerah.
Dalam pemaparannya Kepala BPS menegaskan fungsi vitalnya sebagai penyedia data statistik resmi yang akurat dan kredibel, yang menjadi landasan utama bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berbasis bukti dan tepat sasaran, terutama dalam membaca tren inflasi dan dinamika harga komoditas.
Sementara pimpinan BULOG menjalankan peran strategis sebagai pelaksana kebijakan stabilisasi harga melalui pengelolaan cadangan beras pemerintah, intervensi pasar, serta distribusi pangan pokok ke seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Supratikto, seluruh agenda dalam HLM ini menjadi bukti bahwa sinergi antara TPID dan TP2DD tidak hanya memperkuat respons kebijakan dalam jangka pendek, tetapi juga membentuk fondasi ekonomi daerah yang lebih resilien dalam jangka panjang.
Bank Indonesia, katanya, berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah melalui dukungan teknis, penguatan kapasitas kelembagaan, serta fasilitasi inovasi dalam pengendalian inflasi dan digitalisasi sistem keuangan lokal.
“Dengan kerja sama yang erat, kebijakan yang terkoordinasi, serta semangat kolaborasi yang kuat, Kota Kotamobagu diyakini mampu menjadi daerah yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan,” ujarnya.
Hadir dalam agenda ini Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy Mangkat, Sekdakota Sofyan Mokoginta, Kapolres Kotamobagu AKBP Irwanto, perwakilan Forkompimda, para kepala SKPD Pemkot Kotamobagu, dan para pimpinan perbankan di Kotamobagu.
