Manado – Kapolda Sulut Brigjen Pol, Jimmy Palmer Sinaga, bersama Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulut, Adil Hamonangan Pangihutan, Rabu (18/01), mengelar rapat koordinasi (Rakor) penangana kasus korupsi yang marak terjadi di Sulut.
Dalam Rakor yang diawali dengan penandatanganan berita acara pemutakhiran data perkembangan tindak lanjut atas laporan audit investigatif dan penghitungan kerugian keuangan negara yang berindikasi Tipikor, Kapolda mengatakan, penanganan kasus Tipikor jauh lebih pelik dan sulit dibandingkan dengan pengungkapan kasus lain.
“Harus ada unsur kerugian negara yang membutuhkan keterangan ahli dalam penentuan kerugian negara tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala bagi Penyidik dalam mempercepat penyelesaian kasus korupsi,” kata Kapolda.
Untuk mengatasi adanya kendala tersebut, ia mengharapkan agar seluruh jajaran Polda Sulut untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak BPKP Sulut dalam mengungkap kasus-kasus korupsi.
“Pererat kerjasama dan hubungan dengan Perwakilan BPKP Sulut yang telah terjalin baik selama ini, sehingga proses penegakan hukum khususnya Tipikor dapat berjalan lebih baik lagi,” ungkapnya.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulut sendiri mengatakan, maksud penandatanganan berita acara yang dilakukan ini, untuk memperbarui data perkembangan tindak lanjut atas laporan audit investigatif dan penghitungan kerugian keuangan negara yang telah diserahkan kepada penyidik Polda Sulut.
“Proses pemutakhiran ini sebelumnya telah ditindaklanjuti dengan rekonsiliasi data antara petugas BPKP dan Kepolisian dengan membandingkan catatan yang ada di BPKP dengan catatan terkini yang ada di Kepolisian,” kata Kepala BPKP, Adil Hamonangan Pangihutan.
“Diharapkan data hasil pemutakhiran ini dapat memberikan gambaran perkembangan kasus terkini dan menjadi bahan masukan dalam evaluasi penugasan berikutnya,” sambungnya.
Rakor yang digelar di ruang Kamtibmas lantai tiga Kantor Mapolda Sulut itu, dihadiri pejabat utama Polda Sulut, pejabat perwakilan BPKP Sulut, Kasat Reskrim dan Polres jajaran. (jenglen manolong)
