Manado – Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara siap dikunjungi beberapa karyawan PT Bangun Wenang Coca-cola Manado, Kamis (14/11). Tersinyalir, kehadiran para pekerja itu terkait praktik intimidasi pihak perusahaan terhadap kebebasan berserikat.
Hal ini pun disuarakan oleh direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) K-SBSI Sulut, Frangky Mantiri SH. “Langkah selanjutnya yang akan ditempuh terkait memperjuangkan kebebasan buruh dalam berserikat, yakni kita akan bertandang ke kantor anggota Dewan untuk melakukan hearing,” ungkap Frangky.
Dari informasi yang dihimpun, diketahui beberapa karyawan Coca-cola Manado didampingi direktur LBH K-SBSI Sulut dan Koorwil K-SBSI Sulut Jack Andalangi S Sos, telah bertandang ke kantor Pengawasan Ketenagakerjaan guna melaporkan bentuk intimidasi tersebut.
Ketika dikonfirmasi, Frangky mengatakan upaya tersebut ditempuh karena adanya bentuk intimidasi pihak perusahaan terhadap anggota K-SBSI Sulut.
“Kita adukan hal ini karena ada beberapa anggota kami yang merupakan pengurus serikat buruh di Coca cola, diintimidasi dalam bentuk memberhentikan sementara, mutasi, demosi, bahkan ada yang akan di PHK. Jadi berdasarkan pasal 28 UU No 21, pihak Coca-cola Manado telah melanggar, dengan menolak serta melakukan intimidasi terhadap anggota kami,” jelas Frangky.
Sementara itu, di tempat terpisah, HRD PT Bangun Wenang Coca-cola Manado, Rudy secara diplomatis membantah adanya larangan berserikat.
“Perusahaan itu sudah menerima adanya serikat buruh di perusahaan, tetapi itu ada masalah di dalam kepengurusan sebagai direktur utama. Ada amanat bahwa dalam memanggil keputusan mesti mengacu pada pemilik saham. Itu saya katakan tadi kan welcome, jadi berarti itu bersedia. Tetapi itu kan kita harus melihat aturan perusahaan sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku,” terang Rudy.
Ketika di tanya terkait pengancaman PHK terhadap karyawan yang ikut demo, bahkan ditepis Rudy. “Itu hanya isu saja,” ungkapnya singkat.(kontributor)
