Tondano – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) bersama Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil-KB) Sulut melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penyerapan Anggaran yang berorientasi pada percepatan penurunan stunting dan pembangunan keluarga, Selasa (12/08/2025) di Pemkab Minahasa.
Dalam kegiatan monev di Pemkab Minahasa ini, Kepala Kanwil Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan dan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dukcapil-KB) Sulut Christodharma Sondakh diterima Wakil Bupati Vanda Sarundajang di ruang kerjanya.
Kadis Christodharma Sondakh mengawali pembicaraan dengan menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan ke Pemkab Minahasa, yakni untuk memastikan bahwa program-program prioritas yang telah direncanakan dapat terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, dan efektif dalam mendukung target penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa.
Selain itu juga untuk melihat sejauh mana 30 indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) terakomodir dalam dokumen perencanaan Pemkab Minahasa.
“Selebihnya akan dijelaskan ibu Kakanwil Kemendukbangga,” ujar Sondakh seraya mempersilakan KaKanwil Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan menyampaikan hal penting terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB) 2025.
Youla Winokan menyampaikan bahwa penyerapan anggaran menjadi salah satu indikator penting keberhasilan program.
“Penurunan stunting bukan hanya soal kesehatan anak, tetapi juga menyangkut kualitas keluarga dan generasi masa depan. Oleh karena itu, penggunaan anggaran harus optimal dan tepat guna,” ujarnya.
Lanjut dikatakannya, berdasarkan evaluasi terhadap progres penyerapan anggaran, Pemkab Minahasa masih nihil walaupun sudah banyak kegiatan yang dilaksanakan.
Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dan provinsi terhadap program Keluarga Berencana dan pembangunan kependudukan di Minahasa.
“Kami siap berkolaborasi untuk mempercepat pencapaian target reakusasi DAK BOKB maupun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan,” ujarnya.
Adapun, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Minahasa, dr. Meidy Tutu mengungkapkan penyerapan anggaran yang masih minim salah satunya terkendala bendahara yang mengundurkan diri.
“Tapi berdasarkan arahan ibu Wabub, semua SPJ secepatnya akan ditindaklanjuti karena pengganti bendahara yang undur telah ada,” katanya.
Sementara Kepala Bappelitbangda Minahasa Edwin Muntu menyampaikan bahwa dari 30 indikator tinggal 2 yang belum dimasukkan dalam dokumen perencanaan. Namun ia memastikan akan mengakomodir. “Kami akan segera menginput,” kata dia.
