Manado – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) memboyong seluruh bupati dan walikota se Sulut bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Pertemuan tersebut untuk membicarakan terkait proyek pembangunan di Sulut. Sebab, Presiden Jokowi menginginkan proyek strategis nasional di daerah bisa cepat terealisasi.
“Presiden rencananya akan kembali ke Sulut karena ada beberapa program dan proyek-proyek yang kemarin belum diselesaikan dan belum diresmikan,” ungkap Gubernur Olly kepada sejumlah wartawan usai pertemuan dengan Presiden Jokowi.
Beberapa megaproyek yang belum diresmikan Presiden Jokowi yaitu Bendungan Kuwil di Minahasa Utara dan Bendungan Lolak di Bolaang Mongondow. Serta Jalan Tol Manado-Bitung dan Pelabuhan Hubport Bitung.
“Rencananya Oktober Presiden Jokowi akan meresmikan Jalan Tol dan Pelabuhan Bitung,” sambung Olly.
Adapun arahan dari Kepala Negara untuk pembangunan di Sulut adalah sektor jasa, perikanan dan pariwisata.
“Semua bupati dan walikota menyampaikan hal-hal prioritas serta layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan,” ungkap Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan ini.
Momen yang jarang ini dimanfaatkan gubernur beserta kepala daerah yang ada di Bumi Nyiur Melambai untuk mengharapkan adanya bantuan dari APBN untuk tahun 2020.
“Kan tidak setiap saat bertemu Presiden secara langsung. Tentu semua kepala daerah sampaikan keinginannya. Secara garis besar proyek besar cepat dituntaskan,” tutur Olly.
Olly sendiri khusus tahun depan mengharapkan adanya perhatian pemerintah pusat terhadap infrastruktur Bandara Sam Ratulangi Manado.
“Pariwisata kita kan lagi meningkat. Apron pesawat sudah tidak ada lagi tempat parkir, makanya kita minta diperluas lagi, bandara diperpanjang lagi. Proyek besar lagi tahun 2020 itu yaitu revitalisasi Danau Tondano,” pungkas gubernur pilihan rakyat Sulut ini.
Pada pertemuan itu, selain Gubernur Olly serta seluruh bupati dan walikota di Sulut, ikut pula hadir para jajaran Menteri Kabinet Indonesia Kerja, diantaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
