Logistik Pilkada didistribusikan di salah satu TPS di Sangihe. (Foto : ist)
Manado – Bayangkan sejenak perjalanan logistik Pilkada Sulawesi Utara tahun ini.
Dari dataran tinggi sampai pulau-pulau kecil yang jauh, tim KPU bergerak penuh semangat mengantarkan kotak suara, surat suara, dan berbagai perlengkapan pemilu.
Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan, Selasa (26/11/2024) dengan ramah bercerita tentang suka duka pendistribusian logistik yang mereka lakukan.
“Kami sudah atur prioritas untuk daerah yang susah diakses, supaya semuanya sampai tepat waktu dan nggak ada kendala,” kata Kenli.
Cuaca yang cerah pun jadi sahabat terbaik mereka kali ini.
Ia membeber, pihaknya memastikan kelancaran distribusi logistik untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Kami telah memprioritaskan pengiriman ke wilayah kepulauan dan daerah dengan medan sulit,” ujarnya.
Alhasil seluruh logistik telah tiba di 4.401 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 1.839 desa/kelurahan, 171 kecamatan, dan 15 kabupaten/kota di seluruh Sulut.
Menurutnya, logistik yang telah didistribusikan ini akan menjamin suara pemilih bisa tersalur.
Disampaikan Kenli, total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Sulut mencapai 1.950.484 orang. “Ini terdiri dari 983.484 pemilih laki-laki dan 967.000 pemilih perempuan,” imbuhnya.
Sementara itu, Bawaslu Sulut tak kalah sibuk. Mereka nggak cuma duduk manis, tapi turun langsung memetakan TPS yang mungkin rawan masalah.
Steffen Linu, sang koordinator, bilang kalau mereka pakai 25 indikator penting untuk jaga-jaga supaya pemilu berjalan aman tanpa kecurangan.
Ada TPS yang pernah kena masalah kekerasan, ada yang sinyal internetnya susah, sampai yang tempatnya deket banget sama posko kampanye.
Semua ini mereka pantau biar pesta demokrasi kita tetap adil.Seru juga ya, tahu ada lebih dari seribu desa dan ratusan TPS yang diawal dengan sepenuh hati.
Mereka tahu, di balik angka pemilih, ada harapan besar masyarakat Sulut yang ingin suara mereka benar-benar didengar.
Dengan kerja keras dan sinergi ini, Pilkada Sulut 2024 bukan cuma soal memilih pemimpin, tapi juga tentang menjaga kepercayaan dan demokrasi tetap hidup.
Ini indikator Utama TPS Rawan yang dipetakan Bawaslu Sulut, yakni :
1. Penggunaan Hak Pilih Tidak Sesuai Syarat: Termasuk pemilih tidak memenuhi syarat, pemilih pindahan, dan pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT.
2. Keamanan: Meliputi riwayat kekerasan, intimidasi, dan penolakan pemungutan suara.
3. Politik Uang
4. Politisasi SARA dan Ujaran Kebencian
5. Netralitas Penyelenggara, ASN, TNI/Polri, dan Perangkat Desa
6. Masalah Logistik: Kerusakan, keterlambatan, dan kekurangan logistik.
7. Lokasi TPS: Akses sulit, rawan konflik atau bencana, dan dekat lokasi sensitif.
8. Ketersediaan Jaringan Listrik dan Internet
Adapun Rincian Potensi Kerawanan:
- 2.333 TPS: Pemilih disabilitas terdaftar di DPT.
- 1.817 TPS: DPT tidak memenuhi syarat (almarhum, alih status TNI/Polri).
- 983 TPS: Pemilih pindahan (DPTb).
- 764 TPS: Penyelenggara pemilih di luar domisili TPS.
- 436 TPS: Pernah terjadi kekerasan.
- 313 TPS: Potensi pemilih tidak terdaftar dalam DPT (DPK).
- 283 TPS: Kendala jaringan internet.
- 130 TPS: Pernah mengalami kerusakan logistik.
- 129 TPS: Kendala aliran listrik.
- 91 TPS: Berdekatan dengan rumah pasangan calon atau posko kampanye.
- 70 TPS: Wilayah rawan bencana.
- 66 TPS: Dekat lembaga pendidikan dengan potensi pemilih pemula.
- 50 TPS: Mengalami intimidasi penyelenggara.
- 50 TPS: Pernah kekurangan atau kelebihan logistik.
- 45 TPS: ASN, TNI/Polri, atau perangkat desa tidak netral.
- 43 TPS: Didirikan di wilayah rawan konflik.
- 37 TPS: Riwayat politik uang di sekitar lokasi.
(Jemsy)
