Minahasa – Pemerintah Kabupaten Minahasa, dibawah pemerintah Bupati Dr Robby Dondokambey SSi MAP dan Wakil Bupati Vanda Sarundajang SS MAP, menargetkan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) selesai akhir tahun ini, dan siap beroperasi tahun 2027 mendatang.
Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Minahasa yang hendak mengurus berbagai keperluan administrasi seperti, perizinan, dokumen kependudukan, urusan pertanahan, perpajakan daerah, hingga layanan keimigrasian, semuanya direncanakan dapat diakses melalui satu lokasi, sehingga akan menjadi lebih praktis dan efisien.
Bupati Robby Dondokambey menegaskan bahwa, MPP Minahasa ini akan menjadi pusat pelayanan yang mampu mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.
“Kami berkeinginan memberikan satu pusat pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pelayanan pemerintahan kepada masyarakat akan semakin cepat, tepat, dan transparan,” ungkap Bupati RD, didampingi Wabup Vasung.
Dia berharap, kehadiran MPP menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat yang selama ini harus mendatangi kantor berbeda untuk mengurus berbagai dokumen dan layanan pemerintahan, yang sangat memakan waktu, tenaga dan biaya.
“Dengan pelayanan yang terintegrasi, warga dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya transportasi. Karena proses pengurusan administrasi menjadi lebih sederhana,” ujarnya.
Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Minahasa, Moudy Lontaan SSos mengatakan, pembangunan MPP ditargetkan rampung tahun ini.
“Tahun 2027, MPP ini sudah dipastikan akan melayani warga Minahasa. Mulai dari perizinan, pengurusan dokumen kependudukan, hingga kantor perwakilan Imigrasi bisa ada di MPP ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah layanan yang disiapkan meliputi PTSP, Lingkungan Hidup, PUPR, kependudukan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bapenda, Samsat, hingga layanan keimigrasian.
Selain itu, kata Lontaan, Pemkab Minahasa juga merencanakan kehadiran perwakilan instansi pelayanan dari pemerintah provinsi maupun pusat.
“Jadi warga masyarakat tidak lagi ke sana kemari untuk mengurus perizinan, dokumen kependudukan, layanan dari provinsi, bahkan pelayanan dari pusat,” tukas Lontaan sembari berharap, MPP nantinya didukung pelayanan yang nyaman, cepat, dan transparan, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, maupun pungutan liar.(fernando lumanauw)
