by

Vebry Tiri Haryadi : Bos Leasing Pemberi Kuasa dan Debt Colector Ambil Paksa Kendaraan Penjarakan !

Manado – Pernyataan Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Gani Siahaan memberi peringatan keras kepada oknum debt colector yang mengambil paksa kendaraan masyarakat mendapat tanggapan Praktisi Hukum Sulawesi Utara, Vebry Tri Haryadi.

“Sangat mendukung Polda Sulut untuk menindak tegas terhadap debt colector yang mengambil paksa kendaraan masyarakat. Sehingga hal yang sangat baik untuk penegakan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat yang tidak diperlakukan adil oleh debt colector maupun perusahaan leasing yang memberikan kuasa kepada mereka,” kata Haryadi.

Menurutnya, dalam tindakan debt colector yang sudah sangat meresahkan di masyarakat harus mendapat tindakan tegas dari pihak kepolisian dengan memproses pidana yang ada. “Saya kesal dengan tindakan tidak manusiawi apalagi dengan intimidasi bahkan dengan kekerasan dari debt colector, maka layak mereka dipidakan bersama dengan pimpinan lising atau bos leasing yang memberikan kuasa ke para debt colector itu,” jelas mantan wartawan ini.

Pihaknya juga, dikatakan Haryadi bahwa beberapa kali turun dan datangi kantor leasing, namun mereka ini seakan kebal hukum di Sulut. “Tindakan debt colector dan perusahaan leasing ini sudah meresahkan, dan harus ada efek jera berdasarkan hukum, yaitu pidanakan mereka termaksud bos atau pimpinan perusahaan leasing. Supaya benar-benar ada efek jera, dan mereka ini tidak akan lagi melakukan tindakan melawan hukum merampas kendaraan dari masyarakat,” tegas Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Ormas Adat di Sulut ini.

“Terakhir dua hari lalu saya datangi perusahaan leasing di Kota Bitung dan berniat untuk negosiasi damai. Tetapi malah mereka menantang untuk melapor kepihak kepolisian. Ini adalah nyata bahwa mereka merasa kebal hukum. Sehingga Polda Sulut maupun Polres yang ada untuk memproses jika ada laporan pidana terkait perampasan kendaraan masyarakat,” tegas Haryadi.

Lanjut dijelaskan Advokat ini, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutus permohonan uji materi terhadap Pasal 15 Ayat 2 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

“Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan sebuah benda, di mana registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut. Putusan yang tertuang dalam Nomor 2/PUU-XIX/2021 yakni di halaman 83 paragraf 3.14.3, menyatakan mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Termasuk yang dilakukan debt collector dalam menagih kredit macet. Berikut bunyinya:[3.14.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami secara utuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi,” jelas Haryadi.

“Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri,” tambahnya lagi.

Haryadi menjelaskan, maksud dari putusan tersebut yakni adanya alternatif yang bisa dilakukan kreditor apabila kesepakatan penyerahan jaminan fidusia tak menemui kesepakatan. Alternatif tersebut harus melewati pengadilan.

“Tidak ada alasan untuk mengeksekusi sendiri atau memakai jasa debt colector. Putusan tersebut tetap tidak memperbolehkan kreditor menarik jaminan fidusia secara paksa. Alternatif yang dimaksudkan adalah pilihan apabila kesepakatan wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela, jadi harus lewat Pengadilan, dan bukan lewat debt colector. Ini negara hukum, bukan negara para preman,” tegas Haryadi.

Comment

Leave a Reply

News Feed