Manado – Menyusul bencana banjir dan tanah longsor di Sangihe dan Sitaro, Wagub Sulut Steven Kandouw menetapkan status siaga darurat bencana untuk Sulut.
Hal itu diputuskan dalam rakor khusus penanganan bencana dengan seluruh stakeholder di ruang WOC Pemprov Sulut Rabu pagi.
“Dengan begitu seluruh instansi bisa keroyokan membantu korban bencana,” kata dia.
Dikatakan Wagub, penetapan status siaga darurat bencana memudahkan pihaknya mengeluarkan anggaran bencana.
Asisten 1 Pemprov Sulut John Palandung menyatakan, anggaran bencana Sulut berjumlah 10 Miliar.
Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana termasuk dalam hal ini BMG.
Hasil kajian BMG tentang cuaca ekstrim dapat dipakai untuk memberi informasi tentang adanya ancaman bencana diseluruh indonesia. Ancaman bencana pada saat ini adalah kejadian cuaca ekstrim yang bisa menimbulkan bencana seperti banjir, tanah longsor, puting beliung, dan gelombang tinggi hingga badai tropis.
Pernyataan siaga darurat itu penting karena menjadi bagian dari upaya antisipasi seperti yang dijelaskan dalam UU No. 24 Tahun 2007 bahwa kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
Tindakan-tindakan tersebut memungkinkan pemerintah, organisasi, masyarakat, dan individu mampu menanggapi situasi secara tepat jika cuaca ekstrim terjadi di daerahnya.
Diketahui, bencana banjir bandang terjadi pada Selasa (21/6), sekitar pukul 05.30 WITA. Setidaknya ada 9 lokasi di kepulauan tersebut yang diterjang banjir dan longsor, yakni Kab. Kepulauan Sangihe, Kec. Tahuna Barat, Kec. Tahuna, Kec. Manganito, Kec. Tatowareng, Kec. Manganito Selatan, Kec. Kendahe, Kec. Tabukan Utara, Kec. Tamako.
Dalam musibah tersebut, setidaknya ada 4 orang yang tertimbun, korban luka-luka, dan 200 warga yang terisolir akibat longsor di Kec. Tahuna Barat.
Laporan yang diterima, ada sekitar 40 unit rumah rusak dan beberapa wilayah terdapat titik longsor yang masih dalam pendataan. Mengatasi bencana alam tersebut, sejumlah pihak yang dibantu relawan saling bahu membahu untuk melakukan pendataan. BPBD dibantu TNI – POLRI, SAR, Dinkes, Dinsos, Dinas PU, Relawan dan masyarakat setempat masih melakukan pendataan, mendirikan tenda.
