Wah, ODSK (Masih) Jalan di Tempat

Manado – Program Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut bertajuk Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (ODSK) belum berjalan sebagaimana diharapkan. Langkah-langkah penting yang digalakkan Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw dalam upaya pengentasan kemiskinan ternyata belum diejawantakan jajaran di bawahnya.

Dalam rakor persiapan pencanangan percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di ruang CJ Rantung Kantor Gubernur, Senin (29/02/16) lalu, Wagub memaparkan 4 langkah strategis yang harus dilaksanakan dengan cepat, yakni pembentukan Crisis Centre, menyusun data base penduduk miskin Sulut, sinergitas dan koordinasi yang kontinyu.

Berdasarkan penelusuran wartawan di lapangan, ternyata 4 langkah strategis tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya. Crisis centre untuk penanganan kemiskinan belum ada. Demikian halnya dengan data base penduduk miskin yang belum ada sehingga terjadi tumpang tindih, di mana data penduduk miskin di suatu instansi berbeda dengan data penduduk miskin di instansi lainnya.

Kepala Bappeda Sulut, Ir Roy Roring dikonfirmasi wartawan mengenai hal ini tidak menampik. Menurutnya, implementasi dari 4 langkah pengentasan kemiskinan yang dicanangkan Gubernur dan Wagub terkendala anggaran. “Penyusunan data base, pembutan crisis centre semua butuh anggaran,” ujarnya.

Beberapa Kepala SKPD yang ditemui wartawan mengungkapkan bahwa mereka sepenuhnya mendukung program ODSK. Tetapi kendala yang dihadapi yakni koordinasi dan sinergitas yang belum optimal.

Diketahui, Gubernur dan Wakil Gubernur terus mengingatkan SKPD di Pemprov Sulut maupun Pemerintah di Kabupaten Kota untuk serius dalam upaya pengentasan kemiskinan. Teranyar, saat membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kualitas kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan Selasa, (26/04) di ruang rapat CJ Rantung, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs Steven Kandouw kembali mengingatkan kepada para Bupati Walikota se Sulut untuk serius dan bekerja secara optimal dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan di daerahnya masing-masing.

Para stakeholders terkait harus mendukung dan mempercepat penanggulangan kemiskinan daerah operasi daerah selesaikan kemiskinan dengan mengaktualisasikan program strategis dalam bidang pendidikan, pertanian, perindag, koperasi, tenaga kerja dan pemberdayaan perempuan. Dengan bekerja secara maksimal, Wagub berharap mampu menurunkan presentase kemiskinan di Sulut secara signifikan dengan target dapat turun menjadi 8,0 persen dari kondisi saat ini yakni 8.98 persen.

Melalui rapat ini, Wagub berharao dapat terjalin koordinasi dan sinkronisasi dalam memerangi kemiskinan di Sulut. Turut hadir dalam kegiatan tersebut pejabat kementrian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan RI, Kepala Biro Kesra Prov. Sulut, para pejabat terkait dari Kabupaten Kota se Sulut.

Sebelumnya, dalam rapat perdana dengan SKPD lingkup pemprov Sulut, Gubernur menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan mengerahkan segenap kemampuan yang ada dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran di daerah ini. “Program ODSK ini sejalan dengan visi misi kami yang dituangkan dalam RPJMD 2016-2021,” ujar Olly.

Dikatakan Gubernur, saat ini Progres Pembangunan Daerah telah diarahkan pada pencapaian visi RPJMD 2016-2021 yakni Terwujudnya Sulawesi Utara yang berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam pemerintahan dan politik serta berkepribadian dalam budaya. “Saya harapkan segenap jajaran pemerintahan untuk memahami serta mendukung secara penuh pencapaiannya,” pintanya.

Lanjutnya, strategi yang akan diambil di antaranya mempertajam efisiensi program perlindungan sosial, meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin serta menciptakan pembangunan yang inklusif.

Nantinya target pengentasan kemiskinan Sulawesi Utara akan ditekan hingga angka di bawah 5,1 persen dan pengangguran 6,3 persen pada tahun 2019. Dalam pengentasan kemiskinan para kepala SKPD agar membantu Gubernur dan Wagub dengan melakukan survei lapangan secara benar, mana masyarakat miskin yang perlu dibantu. Ia juga meminta instansi vertikal yang memiliki program CSR agar menyalurkan program tersebut secara tepat sasaran.

Ke depan nantinya Pemerintah akan tetap fokus dalam pengentasan kemiskinan agar visi misi dari Gubernur dan Wagub dalam membangun daerah dapat terwujud dengan baik. “Output dari APBD yang dikelola nantinya akan diarahkan untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran di sulut,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan