Minahasa – Sejumlah masyarakat Desa Tateli dan Desa Tateli Tiga mengeluhkan sosialisasi pembuatan waduk yang yang dinilai tak melibatkan warga setempat. Menurut mereka, sosialisasi yang hanya melibatkan perwakilan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa serta perwakilinan BPD tak efektif menyerap aspirasi masyarakat.
“Semestinya pemerintah tak alergi dengan masyarakat. Karena lebih banyak masyarakat akan lebih bagus. Karena perwakilan yang hadir pun tak koordinasi dengan masyarakat. Sehingga belum tentu aspirasi kami tertampung. Kami mempertanyakan sikap tersebut,” ujar Jack Andalangi, salah seorang tokoh masyarakat Tateli.
Dikatakannya, proyek waduk berbanderol Rp 7 Miliar tersebut sudah terlambat disosialisasikan kepada masyarakat, karena sudah berlangsung sejak Agustus 2014 silam. Semestinya itu disosilasikan pada jauh sebelum pelaksanaan.
“Sudah sepantasnya, sosialisasi dilakukan sebelum pelaksanaan. Tapi ini kok baru dilakukan setelah didesar warga dan pelaksanaannya sudah jalan,” ujarnya penuh tanya.
Menurutnya, keberadaan waduk tersebut sangat tak tepat dan sebaiknya ditinjau kembali projek. Karena pembangunan waduk yang menggunakan uang rakyat itu, semestinya benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan rakyat.
“Kalau untuk mengatasi banjir tidak mungkin, karena bukan lokasinya bukan di kawasan rawan banjir. Kalau untuk pertanian, perkebunan dan persawahan, di Desa Tateli tidak ada lahan. Sementara jika diperuntukan untuk penyediaan air bak sangat tidak mungkin karena sepanjang hulu sungai banyak didapati kandang-kandang ternak,” terangnya.
Di samping itu pula, akibat pembangunan waduk tersebut, sumber air bersih warga telah tercemar becek. “Air bersih kami sekarang sudah kotor. Mungkin kalau sosialisasinya dilakukan dengan benar, paling tidak bisa meminimaliser segala kemungkinan. Toh sekarang sudah dilakukan, yang rugi juga kami warga. Semoga pemerintah dan pelaksanan proyek bisa memerhatikan ini,” harapnya.
Terpisah Camat Mandolang Royke Monginsidi saat dimintai keterangan membantah jika dalam sosilasiasi tersebut tidak melibatkan elemen masyarakat.
Menurut dia, dalam sosialisasi yang melibatkan pimpinan desa bersama dengan perwakilan desa seperti BPD dan sejumlah masyarakat sudah sesuai aturan.
“Tentunya ini sudah mewakili dan sudah melalui mekanisme yang ada,” tuturnya.
Ketika disinggung mengenai mengenai tercemarnya sumber air bersih warga, Royke pun mengakuinya. Menurut dia, permasalahan air bersih akan teratasi manakalah proyek pembangunan waduk tersebut sudah selesai dikerjakan.
“Saya kira itu hanya sementara. Pasti akan terselesikan. Masyarakat agar bersabar,” harapnya.
Ia pun menjelaskan, proyek waduk tersebut akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Yakni untuk menangani permasalahan banjir bandang yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu.
“Kami kira dengan adanya proyek ini pasti akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Karena waduk tersebut akan menampung debit air sungai,” jelas Royke. (maria wolajan)





















