Manado -Terungkapnya adanya dugaan permintaan uang oleh Kabid Humas, AKBP Wilson Damanik, dengan alasan untuk biaya peliputan buat wartawan, dalam rangka serah terima jabatan empat perwira menengah (Pamen) di Polda Sulut, berlanjut dengan membuat laporan.
Sejumlah wartawan yang biasa meliput di Polda Sulut, berencana membuat laporan resmi ke Kapolri Jenderal Sutarman, serta Kadiv Humas Irjen Ronny Sompie. Tak hanya itu saja, mereka akan membuat surat ke Kapolda Sulut, Brigjen Palmer Sinaga untuk meminta agar jenderal bintang satu itu meminta klarifikasi kepada Damanik.
Surat tersebut pun rencananya akan diserahkan besok, Kamis (25/09). “Kami membuat suratnya ditujukan ke Kapolri dan Kapolda serta Kadiv Humas. Rencananya, surat tersebut akan kami berikan hari ini. Untuk Kapolri, kami akan kirimkan melalui via email dan dikirimkan melalui rekan wartawan di Jakarta,” kata Jengglen Manolong, satu diantara wartawan pos liputan Polda Sulut, Rabu (24/09).
Dikatakannya, dugaan perbuatan yang dilakukan Damanik dengan mengatasnamakan wartawan untuk meminta uang kepada panitia dengan alasan biaya peliputan, tentunya membuat nama sejumlah pekerja pers tercoreng.
“Tidak ada namanya setiap peliputan dimintai uang. Ini membuat nama baik kami tercemar,” katanya.
Dirinya pun menyesalkan sikap Damanik yang tidak memperbolehkan wartawan untuk meliput proses serah terima jabatan yang dilakukan pada Sabtu lalu.
“Sudah mengatasnamakan wartawan, kemudian kami tidak diizinkan meliput. Ini sudah keterlaluan,” ucapnya.
Sementara itu, Vebry T Haryadi SH pengamat media di Sulut yang juga berprofesi sebagai pengacara, mengaku siap mendampingi wartawan Polda Sulut jika hendak melanjutkan persoalan tersebut ke ranah hukum.
Dia yang juga pernah menjadi wartawan dengan jabatan terakhir sebagai pemimpin redaksi di koran lokal di Sulut, pun akan mengawal persoalan tersebut hingga tuntas. Pasalnya menurutnya, tindakan Damanik sudah melakukan penyalahgunaan wewenang.
“Ini ada indikasi korupsi dengan menggunakan jabatan melakukan tindak pidana. Makanya Kapolda (Brigjen Sinaga), harus turun tangan dan meminta klarifikasi kepada Kabid Humas agar nama baik kepolisian tidak tercemar,” tegasnya.
Terungkapnya persoalan itu pun, menurut Vebri harus diluruskan. Jika memang ada permintaan uang yang dilakukan Damanik, maka tentunya sangat melecehkan profesi insan pers di Sulut.
“Setiap peliputan, tidak pernah ada namanya permintaan wartawan untuk biaya meliput setiap kegiatan. Saya baru dengar ini,” ucapnya.
“Jangan-jangan setiap kegiatan di Polda selalu mengatas namakan wartawan dan meminta uang. Makanya, Kapolda harus minta klarifikasi kepada Damanik,” tambahnya dengan nada curiga.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulut AKBP Wilson Damanik saat dikonfirmasi via telepon, kembali dengan tegas membantah informasi bahwa dirinya mengatasnamakan wartawan meminta biaya peliputan. “Itu tidak benar,” katanya.
Dia pun menilai pemberitaan media terkait persoalan tersebut, tidak berbobot. “Berita itu tidak berbobot,” ucapnya sambil tertawa dan kemudian mematikan telepon genggamnya.
Serah terima jabatan (Sertijab) di institusi Polda Sulut terhadap empat perwira menengah (Pamen), yang dilaksanakan Sabtu kemarin, menimbulkan masalah baru.
Pasalnya, terungkap pada kegiatan tersebut, ada oknum pejabat Polda yang mengatas namakan wartawan meminta uang kepada panitia dengan alasan biaya peliputan sertijab.
Ini terungkap dari seorang pejabat di Polda Sulut yang juga merupakan panitia sertijab.
Pejabat berpangkat Ajun Komisasir Besar Polisi (AKBP) itu mengungkapkan bahwa Kabid Humas Polda Sulut, AKBP Wilson Damanik meminta dana kepada panitia untuk biaya peliputan untuk wartawan yang jumlahnya Rp 500 ribu.
Permintaan Damanik itu pun diungkapkan ketika rapat terakhir panitia untuk persiapan acara sertijab. Ketika itu Damanik baru pertama kali muncul pada rapat tersebut. Padahal, menurut Pamen tersebut, Damanik jarang hadir pada rapat-rapat sebelumnya. (Jenglen Manolong)
