Minut – Ribuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Minahasa Utara mengerutu. Itu dikarenakan, iuran bulanan yang dipotong oleh Pemerintah Pusat pada gaji mereka sebesar Rp 1000 sampai saat ini tidak tahu dikemanakan.
“Kami selaku PNS mempertanyakan iuran Korpri yang selama ini dipotong oleh Pemerintah pusat,” ucap Sherly, Lidya dan Nona, tiga PNS Minut.
Menurut mereka, memang ketentuan ini sudah lama melekat. Namun yang kami persoalkan adalah dikemanakan iuran tersebut.
“Setahu kamu pada saat terima gaji sudah include disitu pemotongan iuran Korpri,”koar mereka.
Rukminto Rachman selaku pemerhati pembangunan dan koordinator anti korupsi di Minut mengatakan, sangat disayangkan kalau Pemerintah Daerah dan Pusat tidak transparan soal pemotongan iuran bulanan Korpri.
“Kami mendesak agar Pemerintah Daerah membeberkan alur pemotongan iuran tersebut,”tegasnya.
Kepala Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Minahasa Utara, Vicky V Wantania SH, saat dimintai keterangan membenarkan adanya pemotongan iuran Korpri tersebut.
“Sedikitnya ada 4600 PNS yang masuk anggota Korpri kena pemotongan iuran tersebut,” tukas Vicky.
Diapun menambahkan,sepengetahuan kami sudah sejak lama pemotongan iuran itu di lakukan bahkan kamipun tidak tahu iuran itu dikemanakan.
“Nanti saya akan berkoordinasi dengan Pembina Korpri Provinsi Sulut terkait keluhan mereka,” ujar Wantania.(eca gops)
