Manado – Menteri dalam Negeri, Tjahyo Kumolo dalam kunjungan kerja di Sulut melakukan tatap muka dengan Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM, Unsur Forkopimda Sulut, Sekprov Ir Siswa R Mokodongan, Bupati/Walikota serta pejabat struktural Pemprov Sulut, di Graha Bumi Beringin Manado, Kamis (29/10).
Dalam kesempatan ini, Kumolo menjabarkan masalah-masalah jelang Pilkada 2015. Bahkan, dalam pidatonya, ia menekankan agar pemerintah daerah memprioritaskan pengawasan di tingkat kecamatan. “Kalau ada camat melakukan kecurangan, umumkan, lalu pecat saja,” tegasnya.
Selain itu, ada juga 10 daerah yang diduga mempermainkan proses penyelenggaraan pemilu. Modusnya adalah membatasi anggaran untuk KPU. Padahal, dana tersebut, kata Tjahjo, sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Namun, ada upaya pemotongan anggaran.
Misal, dia menambahkan, kebutuhan Pilkada di satu daerah sebesar Rp 10 miliar. Oknum tersebut jumlah memotong jadi Rp 5 miliar. Pun bila dicairkan dengan nominal sesuai APBD, oknum itu malah meminta fee. Hal semacam ini, ia nilai sangat memalukan. “Laporkan saja kalau ada yang seperti ini. Pilkada serentak yang harusnya efisien, malah berbeda dari bayangan saya,” ujar dia.
Belum lagi, soal Daftar Pemilih Tetap (DPT). Tjahjo menekankan agar daerah mewaspadai penggunaan KTP ganda. Itulah mengapa, ia ingin segera menerapkan sistem E-voting pada 2019. Dengan begitu, pendataan terhadap pemilih dianggap akan lebih valid.
Saat ini jajaran Menkopolhukam masih terus melakukan pengecekan dan pemantauan penyelenggaraan pilkada serentak tahap pertama. Sebanyak 269 daerah akan melangsungkan proses demokrasi ini. “Ini hampir separuh wilayah Indonesia. Semua harus dicermati dengan baik. Kepolisian siap amankan pilkada serentak, didukung matra TNI, dipasok data intelejen,” ungkap dia.
Kumolo meminta penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM terus bangun koordinasi dengan stakeholders terkait terutama dengan unsur Forkopimda Sulut dalam menghadapi Pilkada langsung 9 Desember mendatang.
Kumolo menilai, biasanya semakin dekat pelaksanaan Pilkada, tensi politik akan semakin tinggi, karena itu sangat penting koordinasi ini, sehingga bisa meredam setiap gejolak politik yang timbul ditengah-tengah masyarakat.
Selain itu Kumolo berharap, Gubernur bersama forkopimda terus memonitoring setiap perkembangan dan dinamika yang terjadi supaya dicermati dengan baik. “Kalau ini bisa terwujud akan memperkuat pemerintahan kita. kuncinya ada pada partai politik (parpol). Tugas parpol mempersiapan calon pemimpin baik kepala daerah maupun kepala negara,” tegas Kumolo.
Sebelumnya Penjabat Gubernur Sulut Dr Sumarsono MDM telah melaporkan persiapan Pilkada di Sulut baik pilkada Gubernur maupun Bupati/Walikota di Tujuh Kabupaten/Kota. Menurutnya, dari 2,5 juta penduduk, jumlah pemilih di provinsi itu sebanyak 1,9 juta orang. Penyelenggaraan Pilkada di daerahnya serentak memili Gubernur dan 7 bupati/wali kota. Total anggaran untuk pemilu ini sebesar Rp 179 miliar
Pilkada Gubernur diikuti tiga pasangan calon (paslon). Manado empat paslon, Bitung tujuh paslon, Tomohon, Bolsel, Boltim, Minsel masing-masing diikuti tiga paslon serta Minut diikuti empat paslon.
