Tomohon – Walikota Jimmy F Eman SE Ak didampingi Asisten Ekonomi & Pembangunan dan Kabag Humas FF Lantang SSTP menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2015, Kamis (12/11/2015).
Rakornas ini dibuka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) di Eco Park Taman Impian Jaya Ancol Jakarta, Kamis (12/11/15).
Tema Rakornas kali ini adalah mewujudkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis.
Saat membuka rakornas ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar menjaga harapan rakyat yang menginginkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang dapat berlangsung sesuai norma dan aturan yang berlaku di negeri ini. Jokowi menekankan bahwa Pilkada serentak yang akan digelar harus menjadi momentum demokrasi yang sesuai harapan seluruh rakyat Indonesia.
“Satu hal yang terpenting dan harus selalu kita ingat ketika menyongsong momen demokrasi lokal ini adalah harapan seluruh rakyat Indonesia. Harapan rakyat agar Pilkada bisa menjadi wahana pemenuhan hak-hak politik rakyat secara langsung, inklusif dan demokratis,” kata Presiden.
Presiden mengatakan, penyelenggaraan Pilkada serentak yang baru pertama digelar akan menjadi pengalaman berharga bagi rakyat Indonesia menuju Pemilu Nasional Serentak, pada tahun 2019 mendatang.
“Kita harus menyiapkan momentum demokrasi itu sebaik-baiknya. Pengalaman melaksanakan Pilkada serentak tahun 2015 dapat menjadi rujukan bagi pemilu serentak berikutnya, serta untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu Nasional Serentak di Tahun 2019,” ujar dia.
Selanjutnya Jokowi secara khusus mengingatkan jajaran pemangku kepentingan Pilkada serentak untuk melakukan berbagai persiapan sebaik-baiknya. Persiapan menghadapi Pilkada serentak, katanya, harus dilakukan lebih awal, terutama terkait berbagai aturan mainnya.
“Saya menginstruksikan saudara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM untuk segera menyiapkan Rancangan Undang Undang yang mengatur tentang Pemilu Nasional Serentak, agar berbagai instrumen pelaksanaan dapat disiapkan sejak dini oleh KPU dan Bawaslu,” kata Presiden Jokowi.
Pada kesempatan tersebut Menteri Dalam Negeri meminta agar semua pemerintah daerah memberikan bantuan dan fasilitasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam proses penyelenggaraan pilkada serentak 2015. Terutama untuk menyukseskan pesta demokrasi lokal itu.
“Karena pilkada serentak merupakan implementasi desentralisasi politik,” Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pelaksanaan pilkada serentak merupakan suatu sistem yang dianggap paling demokratis, karena rakyat secara langsung memilih kepala daerahnya. Dengan begitu rakyat juga dapat secara langsung mengawasi pola kepemimpinan kepala daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah.Di sinilah letak demokratisasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.
Rakornas ini dihadiri oleh Menko Polhukam Luhut Panjaitan, Jaksa Agung HM Prasetyo, Ketua KPU Husni Kamil Malik, Ketua Bawaslu Muhammad, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Turut hadir pula Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, dan Kepala BIN Letnan Jenderal TNI Purn Sutiyoso. Selain itu, ada sekitar 3.000 peserta dari berbagai unsur terkait dalam penyelenggaraan pilkada serentak. Antara lain unsur pemerintah provinsi, unsur pemerintah kabupaten/kota, unsur KPU Daerah, unsur Bawaslu daerah, unsur TNI di daerah, unsur Polri di daerah, unsur Kejaksaan di daerah, unsur Kepala BIN daerah, dan kementerian/lembaga terkait lainnya serta 269 daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2015.(maria)
