MITRA-Kisruh honorer kategori 2 (Honda K2) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) terus berlanjut. Selasa 29/04, sekira dua puluhan honorer mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Mitra menuntut kejelasan soal nasib mereka yang hingga kini masih terkatung katung dan menunggu keputusan pemkab soal hasil verifikasi dan validasi data.
Para honorer yang didominasi oleh honorer dari satuan polisi pamong praja ini, meminta kejelasan terkait kriteria honorer yang memenuhi syarat, sebagaimana yang disampaikan pemerintah kabupaten hanya 30 persen.
“ Memang sebagaimana bocoran yang kami dengar termasuk pemberitaan di media masa, hanya 30 persen yang memenuhi syarat. Nah soal ini kami meminta kalau memang harus sebagian besar yang gugur, harus secara transparan dan kalau bisa diumumkan siapa yang lulus agar kita bisa tahu,” ujar salah satu honorer daerah yang enggan namanya dikorankan.
Selain itu, salah satu yang mengganjal bagi para honorer yakni salah satu kriteria dari tujuh kriteria yang ditetapkan untuk bisa lolos verifikasi adalah, Penghasilan tidak dibiayai oleh APBN atau APBD.
“Ini yang membingungkan, kami yang sudah bekerja sebagai honorer sebelum Mitra dibentuk memang tidak dibiayai oleh APBN dan APBD, tetapi sejak Mitra dibentuk, honorer daerah itu sudah tertata di APBD, makanya jika ada item yang menyebutkan kriteria honorer K2 tidak dibiayai oleh APBN atau APBD, maka kita meski sudah bekerja dibawah tahun 2005, tetap saja tidak memenuhi syarat,’’ ujar salah satu perwakilan para honorer serta menuding aturan yang diberlakukan pemerintah tumpang tindih dan merugikan masyarakat.
Kepala BKDD Kabupaten Mitra, Robert Rogahang saat dikonfirmasi mengatakan bahwa prinsipnya Pemkab Mitra tetap mengacu pada aturan sebagaimana ditetapkannya tujuh kriteria sebagai acuan memenuhi syarat atau tidaknya honorer K2. “ Kan sejak awal kita sudah sampaikan bahwa kita hanya mengacu pada aturan, hal tersebut juga disampaikan Bupati. Kita tetap konsisten akan hal itu,” ujar Rogahang.(Jay)
