Minahasa – Sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, mengaku gerah dan terganggu dengan ulah sejumlah oknum tertentu yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penggiat anti korupsi, yang belakangan disinyalir merupakan LSM gadungan, berkeliaran di sejumlah instansi pemerintah yang kemudian menyebar teror atau ancaman, yang sangat mengganggu kinerja Kepala SKPD.
Menanggapi aksi LSM gadungan ini, Bupati Minahasa, Drs Jantje Wowiling Sajow MSi (JWS) kemudian memerintahkan personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Minahasa, untuk bersiaga di masing-masing SKPD yang ada di Kabupaten Minahasa.
Kepada wartawan, Senin (09/02), JWS mengatakan, dirinya telah mendapatkan beberapa laporan dari bawahannya terkait teror yang kerap ditimbulkan LSM gadungan ini.
“Ada laporan dari para Kepala SKPD bahwa sudah banyak LSM yang mengatasnamakan pegiat anti korupsi mendatangi dan meminta serta memaksa para SKPD, dengan kata lain melakukan pemerasan. Untuk memberikan rasa aman agar setiap Kepala SKPD bekerja dengan baik, kami akan menempatkan Satpol PP di semua SKPD, terutama SKPD yang berpotensi di datangi oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan dan mengaku LSM tertentu,” ujar JWS, sembari menegaskan kepada para Kepala SKPD agar tidak perlu takut menghadapi siapapun yang mengatasnamakan LSM dengan maksud dan tujuan tertentu.
“Kepada seluruh jajaran Pemkab, para Kepala SKPD, Camat, termasuk para Kepala Sekolah untuk tidak melayani mereka atau oknum-oknum yang mengaku LSM, yang datang dan meminta-meminta sesuatu bila LSM tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah secara hukum. Apabila masih ada yang mendatangi dengan membawa nama-nama itu, segera laporkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian terdekat,” himbau Bupati.
“Saya sudah berkomitmen memimpin Minahasa tanpa korupsi. Bahkan anggaran makan minum yang menjadi hak Bupati direncanakan akan dihilangkan dari APBD. Dan itu sudah dilakukan ketika dana ini di tahun 2014 telah digeser untuk anggaran pembangunan jembatan untuk kepentingan publik,” tandas JWS lagi.(fernando lumanauw)
