Sosialisasi dihadiri Walikota Manado, DR Ir GS Vecky Lumentut, MSc DEA SH, serta didaulat membuka sosialisasi tatap muka kepada stakeholder dan masyarakat dalam rangka pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2015.
Lumentut dalam sambutannya mengatakan, pemerintah Kota Manado siap dan mendukung dalam penyelenggaraan pesta demokrasi.
“Pemkot Manado siap dalam berbagai kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015, baik dalam berbagai proses, diantaranya segi pendanaan, keamanan serta petugas,”ujarnya.
Kata Lumentut, terkait penyelenggaraan Pilkada Pemkot Manado bersama DPRD mengalokasikan anggaran pada Pilkada tersebut, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Induk yang dianggarkan sebesar Rp 20 Miliar, sedangkan untuk Pengawas dianggarkan Rp 3 Miliar.
“Dana yang berbasiskan tahapan dalam alokasi dan memberikan dukungan melalui APBD perubahan. Hal ini disesuaikan kebutuhan riil sesuai kebutuhan yang ada pada saat pesta demokrasi,”terangnya.
Lanjutnya, dalam penyaluran anggaran Pilkada tersebut dilakukan sekaligus. Sehingga dalam proses penggunaan, KPU yang melakukan sesuai ketentuan yang ada.
“Proses penyaluran tidak secara bertahap. Anggaran akan diberikan sekaligus supaya tidak ada hambatan. Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) akan dipersiapkan seperti personil pengawasan baik kebutuhan pegawai termasuk keamanan dan ketertiban di Tempat Pemilihan Suara (TPS). Semua ini sesuai dengan peraturan yang ada,” ucap Lumentut.
Senada dikatakan Bawaslu RI Endang Widyatias, dimana melalui sosialisasi yang dilakukan seperti ini agar pencegahan pelanggaran dalam Pilkada yang akan digelar 9 Desember 2015 bisa dicegah serta mendapatkan kualitas Pilkada sesuai aturan yang ada.
“Untuk itu partisipasi masyarakat turut dalam memilih sesuai hati nurani. Bahkan masyarakat dapat melaporkan pelanggaran pilkada. Sehingga dengan hal ini dapat dicegah. Demikian dengan tugas pengawas dan KPU, yakni kepastian hukum, jujur dalam menjalankan tupoksi. Dimana telah diatur dalam perundangan dalam penyelenggaraan Pilkada,” katanya.
Lanjut dia, dalam tahapan pemilihan baik pemutahiran daftar pemilih, pencalonan dan penetapan pasangan, kampanye, pengadaan logistik, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi dan penetapan hasil harus dikawal.
“Bahkan potensi masalah baik pemilih ganda, data pemilih valid, pemilih fiktif, data tak lengkap dan akurasi data pemilih maupun derajat pemutahiran harus menjadi perhatian bersama,” terangnya.
Dalam kegiatan itu, turut dihadiri Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Erwin Malonda, Ketua KPU, Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado Corry Th Tendean, Kepala Pol PP Manado, Xaverius Runtuwene, Kepala Sekolah, Ketua-ketua Osis SMA dan Lembaga Masyarakat. (tian)
