Jakarta — Di tengah gemerlap ibu kota, semangat pemerataan ekonomi dari ujung utara Nusantara ikut bergema.
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus berdiri tegak di atas podium Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025), menyuarakan pesan sederhana tapi mendalam: “Pemerataan akses keuangan adalah bentuk nyata keadilan ekonomi.”
Kehadirannya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 bukan sekadar formalitas. Bagi Yulius, forum ini adalah panggung penting untuk memastikan tidak ada pelaku usaha kecil yang tertinggal dari arus pembangunan nasional.
“Pemerataan akses keuangan bukan hanya soal ekonomi, tetapi tentang keadilan dan kesempatan. Ketika pelaku usaha kecil bisa berkembang, maka ekonomi daerah dan nasional akan tumbuh lebih tangguh,” ujarnya penuh keyakinan.
Kolaborasi dari Daerah untuk Negeri
Rakornas bertema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah” itu mempertemukan para kepala daerah dari seluruh Indonesia, regulator, dan lembaga keuangan dalam satu visi: mewujudkan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing.
Dari Sulawesi Utara, Gubernur Yulius tidak datang sendiri. Ia hadir bersama Bupati Kepulauan Talaud Welly Titah, Wali Kota Bitung Hengky Honandar, Bupati Bolsel Iskandar Kamaru, Wali Kota Tomohon Caroll Senduk, Wakil Bupati Minsel Theo Kawatu, Wakil Wali Kota Kotamobagu Rendy Mangkat, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Sulut Dr. Frangky Manumpil, dan Sekda Kabupaten Minahasa Dr. Lynda Watania.
Kehadiran mereka menggambarkan satu hal: Sulawesi Utara kompak memperjuangkan inklusi keuangan sampai ke tingkat desa dan pesisir.
Menyentuh Petani, Nelayan, dan UMKM
Bagi Yulius, pembangunan ekonomi tidak hanya soal investasi besar dan angka statistik. Ia lebih melihat pada wajah-wajah para pelaku usaha kecil—petani, nelayan, dan UMKM—yang menjadi penopang kehidupan ekonomi Sulut.
Melalui penguatan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah terus mendorong agar mereka dapat lebih mudah memperoleh akses pembiayaan produktif, baik lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi modern, maupun platform keuangan digital.
“Kita ingin memastikan tidak ada pelaku ekonomi kecil yang terpinggirkan. Ketika masyarakat bawah berdaya, maka pondasi ekonomi daerah akan semakin kuat,” kata Gubernur.
Menuju Sulut yang Inklusif dan Berkeadilan
Langkah-langkah nyata terus diambil: edukasi literasi keuangan, pelatihan pengelolaan usaha, hingga dorongan digitalisasi layanan keuangan di pelosok desa. Semua ini menjadi bagian dari visi besar menjadikan Sulawesi Utara sebagai provinsi inklusif, tangguh, dan berkeadilan.
Rakornas TPAKD 2025 pun menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, regulator, dan lembaga keuangan dalam mempercepat perluasan layanan keuangan di seluruh penjuru negeri.
Semangat dari Utara
Dari ruang rapat berpendingin di Jakarta hingga sentra UMKM di Minahasa dan pasar nelayan di Bitung, semangat yang sama terus bergaung: membangun ekonomi tanpa meninggalkan siapa pun.
Dengan visi yang jelas dan komitmen yang teguh, Sulawesi Utara siap menjadi motor penggerak ketahanan ekonomi nasional, membuktikan bahwa keadilan ekonomi bukan hanya impian, tetapi kenyataan yang sedang diwujudkan.
