Deklarasi Bitung lawan Pungli tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI, Ir Joko Widodo lewat peraturan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli. Perpres ini merupakan payung hukum dalam memberantas praktik pungutan liar secara efektif dan efisien. “Hal tersebut kita diajak untuk membantu dalam membasmi Pungli di kota Bitung,” ujar Mantiri.
Lanjutnya, dengan adanya pemberantasan praktik Pungli selain terciptanya pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, juga pelayanan kepada investor, baik investor daerah maupun luar daerah bahkan mancanegara sehingga pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung akan semakin baik dan tentunya akan berdampak baik pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Bitung.
“Mari kita bersama perangi Pungli. Ini untuk kebaikan daerah kita dan umumnya Indonesia,” katanya.(ferry bolung)
