Manado – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) menempati posisi ke-30 dari 33 provinsi dalam pemeringkatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2024.
Ini berdasarkan data yang diumbar Menteri Dalam Neger Tito Karnavian kepada Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa belum lama ini.
EPPD tahun 2024 berdasarkan LPPD Pemprov Sulut tahun 2023, memperoleh skor 2,0202, yang masuk dalam kategori “Rendah,” hanya sedikit lebih baik dari Papua Barat, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat yang berada di kategori “Sangat Rendah.”
Kepala Biro Pemerintahan Sulut, Andra Mawuntu, angkat bicara soal hasil itu.
Ia menyatakan kalau nilai rendah itu dipicu oleh hambatan teknis, yakni, sistem aplikasi pelaporan LPPD yang lambat dan bermasalah.
“Kami waktu penyampaian LPPD sudah komplain berkali-kali. Sebenarnya ini bukan karena kinerja pemerintahan yang buruk, tapi karena aplikasi yang sedang ‘mogok,’” ujar Mawuntu kepada cybersulutnews, Sabtu (25/10/2025).
Mawuntu juga memastikan bahwa hasil pemeringkatan EPPD itu tidak berdampak langsung terhadap jalannya pemerintahan Sulut saat ini, jadi tidak perlu khawatir.
“Aman-aman saja, kerja tetap berjalan,” tambahnya.
Sementara daftar peringkat EPPD terlihat agak suram dengan Sulut di posisi 30, Mawuntu memilih menyikapi dengan optimisme.
“Kita akan perbaiki,” imbuhnya.
Pemprov Sulut sendiri untuk EPPD sudah pernah beberapa kali juara. Saat kepemimpinan Roy Tumiwa dan Jemmy Kumendong menjadi Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Sekdaprov Sulut, Pemprov Sulut pernah mendapatkan peringkat satu.
Staf Khusus Gubernur Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Herol Vresly Kaawoan (HVK), menanggapi hasil ini.
Ia menegaskan pentingnya pemahaman utuh terhadap hasil evaluasi pemerintah daerah Sulawesi Utara.
Menurut HVK, pemberitaan yang hanya menampilkan sepenggal Keputusan Menteri dapat menimbulkan bias di mata publik.
Kepmen No 100 2.1.7 – 2019 Tahun 2025 memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah nasional tahun 2024.
Di dalamnya, Sulut berada di peringkat 30 dari 33 provinsi dengan skor 2,0202, yang secara objektif menunjukkan posisi rendah berdasarkan berbagai indikator dari Kementerian Dalam Negeri.
Namun, HVK menegaskan, hasil tersebut merupakan warisan penilaian dari pemerintahan sebelumnya, bukan refleksi kinerja di era YSK – Victory yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.
“Ini adalah tonggak awal kami, bukan akhir dari perjalanan,” ujarnya.
Lebih jauh, HVK menegaskan komitmen pemerintah baru untuk menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pembelajaran berharga.
Gubernur YSK-Victory bertekad mengoptimalkan kinerja dan membawa Sulut ke arah kemajuan yang tampak nyata di masa depan.
Semangat perubahan dan evaluasi berkelanjutan menjadi slogan nyata di era baru pemerintahan ini, menyongsong Sulut yang lebih maju dan berdaya—bukan sekadar angka di atas kertas, tapi hasil nyata untuk masyarakat.
👍🙏