Jakarta -Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah menerapkan moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Artinya, PNS baru yang diterima sama dengan PNS yang pensiun alias zero growth.
Tahun depan, pemerintahan baru pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menerapkan kembali kebijakan tersebut.
“Berdasarkan arahan Pak Presiden, beliau minta dilakukan moratrium PNS,” ungkap Yuddy Chrisnandi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) usai menghadiri acara serah terima jabatan di kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Selasa (28/10/2014).
Tidak tanggung-tanggung, selama 5 tahun pemerintahan Jokowi berencana akan melakukan moratorium PNS. “Ini untuk 5 tahun ke depan,” ujar Yuddy.
Menurut Yuddy, moratorium PNS memang perlu dilakukan. Pemerintah perlu ruang untuk mengevaluasi efektivitas jumlah dan kinerja PNS yang sudah ada.
“Kita sedang kaji, berapa sebenarnya rasio yang tepat jumlah birokrat pegawai negeri kita dibandingkan dengan jumlah penduduk. Misalnya dengan 250 juta jiwa pnduduk itu yang tepat berapa sih? Atau kalau di DKI penduduk 8 juta birokratnya berapa?” paparnya.
Berdasarkan data Kementerian PAN-RB, jumlah PNS sampai akhir 2013 adalah 4,46 juta orang. Dalam kurun waktu 10 tahun pertumbuhannya mencapai 22,47% dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,63% per tahun.(detik.com)
Comment