Minahasa – Mengiringi komitmen dalam mengawal pembangunan untuk mewujudkan visi “Menuju Minahasa Sejahtera yang Bermartabat tahun 2018”, salah satu misi utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa adalah, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.
Hal ini diungkap Bupati Minahasa, Drs Jantje Wowiling Sajow MSi (JWS), saat memimpin Gelar Pengawasan jajaran PNS, di lingkungan Pemkab Minahasa, Rabu (06/08), di Ruang Sidang Kantor Bupati, Tondano.
Untuk itu, JWS mengatakan, hasil pemeriksaan aparat pemeriksa, sesegera mungkin ditindaklanjuti, baik temuan BPK RI selaku pengawas eksternal, maupun Inspektorat Daerah selaku pengawas intern.
“Penyelesaian temuan ini akan menjadi masukan dan tolok ukur terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Minahasa dan sebagai feed back untuk penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.
Menurutnya, tahun 2014 ini, Inspektorat Minahasa telah melakukan pemeriksaan di seluruh SKPD, dengan sasaran pemeriksaan meliputi tugas pokok dan fungsi, pengelolaan SDM, pengelolaan keuangan daerah, serta pengelolaan barang daerah.
Untuk itu, dirinya mengeskan beberapa hal penting untuk segera ditindaklanjuti Kepala SKPD seperti, tindakan Kepala SKPD sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan agar lebih proaktif, tanggap dan responsif dalam menyelesaikan setiap saran atau rekomendasi atas temuan aparat pengawas.
“Aparat Inspektorat Kabupaten
agar mengawal proses penyelesaian temuan hasil pemeriksaan yang ada. Kepedulian terhadap penyelesaian temuan menjadi salah satu penilaian kinerja dari pejabat terkait. Dalam hal ini, Inspektur Kabupaten diminta untuk memantau dan melaporkan hasilnya,” tukasnya.
Acara ini dihadiri Wakil Bupati Minahasa, Ivan SJ Sarundajang, Sekretaris Daerah Minahasa, Jeffry Robby Korengkeng SH MSi, Asisten III, Hetty Rumagit SH, Inspektur Minahasa, Frits Muntu SSos, para Kepala SKPD dan Bendahara, serta pengurus barang se-Pemkab Minahasa.(fernando lumanauw)
