Bitung – Pengoperasian kapal KM Tude milik pemkot Bitung, yang dikelola oleh PD Bangun Bitung, untuk melayani angkutan barang dari pelabuhan ke pulau Lembeh dan sebaliknya, dinilai diskriminatif.
Pasalnya, menurut salah satu tokoh masyarakat Lembeh, Selvi Kakambong, kapal yang seharusnya mengutamakan pelayanan kepada masyarakat Lembeh, ternyata hanya sering melayani angkutan material seperti batu, pasir dan lainnya milik walikota Hanny Sondakh, dalam rangka penyeleaian sejumlah proyek yang diduga sementara dikerjakan oleh salah satu kontraktor yakni, berinisial TH, yang merupakan kolega walikota.
“Barang kami yang dimuat diatas truk yang kami sewa, tidak bisa naik di kapal KM Tude. Padahal itu khusus untuk melayani kami warga Lembeh. Tapi yang terjadi, yang lebih diutamakan adalah truk-truk milik walikota Hanny Sondakh dan Teng Hun. Ini namanya tidak adil. Kami masyarakat jadi korban,” tandas Kakambong. Ditambahkannya, selama ini warga Lembeh kurang mendapat perhatian pemerintah. Proses pembangunan jalan lingkar menurutnya hanya dijadikan sebagai ladang bisnis oleh penguasa dan pengusaha.
“Jangan jadikan kami warga Lembeh sebagai sasaran untuk meraup keuntungan, dengan berbagai proyek, tapi tidak dinikmati warga. Truk-truk miliki walikota dan Teng Hun, selalu menguasai penyeberangan ke Lembeh,” tegasnya. Pantauan CSN di pelabuhan verry Bitung Rabu, (20/11), saat KM Tude akan merapat di dermaga, dari Lembeh, sejumlah trul yang diduga milik walikota, terlihat ada didalam kapal tersebut. (Hezky)
