Talaud – Komisi Dua DPRD Kabupaten Talaud seriusi Keluhan warga atas dugaan permainan harga Bahan Bakar Minyak oleh APMS Beo.
Usai melakukan investigasi, Komisi Dua menuju Kementerian ESDM untuk menyampaikan hasil investigasinya, Senin 02 Maret 2015.
Jim Wolter Maatuil, salah satu personel Komisi Dua menerangkan apa yang dilakukan APMS Mama Doa Beo sudah sangat keterlaluan.
“Harga jual sebelum adanya penetapan kenaikan baru-baru ini sebesar Rp.6 600 untuk premium sudah termasuk didalamnya pembagian keuntungan buat APMS. Jadi kenaikan harga jual di APMS yang berkisar Rp 8-10 ribu sudah sangat keteraluan,” ketusnya.
Ia bahkan meminta seluruh personel Komisi Dua untuk membawa hasil investigasi mereka bukan saja ke Kementerian ESDM, tetapi juga ke Pertamina dan BPH Migas.
“Persoalan ini harus langsung ke tingkat yang lebih tinggi, sebab kami sudah menemui pihak Pertamina Manado, namun jawabannya tidak memuaskan dan saya beranggapan akan percuma saja jika kemudian hanya dilanjutkan ke Pertamina Makasar selaku penanggung jawab distribusi BBM untuk wilayah timur Indonesia,” tegasnya.
Maatuil sekilas kepada Cybersulutnews.co.id menerangkan, daya tampung APMS Mama Doa Beo sekitar 70 Kilo Liter (KL) sementara data dari Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi, jumlah BBM yang dikirimkan sebanyak 235 KL.
“Jika harga jual di APMS mencapai Rp.10 ribu/ liternya berarti masyarakat Talaud turut mensubsidi APMS Beo sebesar 235 ribu liter dikalikan Rp. 2 400 atau sama dengan Rp 546 juta setiap bulannya,” lanjutnya.
Maatuil berharap ada solusi yang akan didapatkan usai konsultasi dengan pihak Kementerian ESDM, Pertamina Pusat dan BPH Migas.
“Kalau langkah terakhir yang kami tempuh ini tidak berhasil, kami beranggapan mata rantai ini sudah merupakan mafia BBM yang sulit dibasmi,” ucapnya.
Sementara tokoh muda talaud Efendy Markus dan Rikter Taengetan berpendapat, Komisi Dua dan DPRD Talaud secara kelembagaan harus berani menunjukan ke pemerintah pusat bahwa masyarakat Talaud sebagai penjaga tapal batas utara NKRI yang 12 tahun tidak pernah menikmati subsidi juga tidak diperhatikan pemerintah pusat.
“Kami tunggu pembuktian DPRD lewat Komisi Dua memperjuangkan penuntasan masalah BBM, masyarakat akan mendukung perjuangan DPRD, termasuk nanti hasil atau jawaban yang diberikan pemerintah pusat tidak sesuai harapan masyarakat,” ujar keduanya. (Debby)
