LCKI Desak Kapolda Usut Keterlibatan Walikota Manado Dalam Kasus Korupsi Youth Center

Manado – Sekretaris Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Sulawesi Utara, Jack Wullur mendesak agar Kapolda Sulut, Brigjen Pol jimmy Palmer Sinaga mengusut keterlibatan Walikota Manado, GS Vicky Lumentut pada kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Youth Center Manado berbanrol Rp 9,6 miliar.

Karena menurut Wullur, Walikota Manado diduga kuat terlibat dalam kasus mega korupsi yang sudah memakan anggaran yang begitu besar.

“Kami mendesak Kapolda untuk menuntaskan kasus itu diduga kuat Walikota terlibat. Usut dan tetapkan sebagai tersangka,” tegas Wullur kepada Cybersulutnews.co.id baru-baru ini di Manado.

Ia pun menambahkan keterlibatan Walikota Manado pada kasus mega korupsi itu karena dikeluarkannya SK pergantian ketua komite dari tersangka Pascal ke Eman yang ditandatangani langsung oleh Walikota Manado.

“Walikota jelas sudah mengetahui akan terjadinya korupsi itu, tapi kenapa hanya Eman dan Pascal yang ditetapkan sebagai tersangka, mereka kan hanya menjalankan tugas sesuai SK yang dikeluarkan Walikota. Kenapa Walikota tidak diseret dalam kasus ini,” tegas Wullur.

“Jangan pilih-pilih, kalau mau tindak, tindak semua oknum yang terlibat. Saya minta Kapolda borgol otak dibalik semua itu, diduga kuat Walikota terlibat. Jangan tangkap oknum yang hanya menjalankan tugas, kalau berani tangkap aktornya,” sambung Wullur.

Seperti dalam pemberitaan Cybersulutnews.co.id, dalam kasus mega korupsi ini penyidik sudah menetapkan sebelas tersangka yang harus bertanggung jawab. Diantaranya mantan ketua komite PS alias Pascal dan RE alias Eman yang akan segera menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Manado.

Selain Pascal dan Eman penyidik juga sudah menetapkan lima tersangka lainnya dari panitia barang masing-masing, FS alias Frank, ES alias Eng, DS alias Desa, FS alias Siwi dan GS alias Soputan yang baru akan menjalani tahanan pada Desember ini. Sementara tiga lainnya belum dibeber penyidik.

Kasus pembangunan Youth Centre itu mengemuka ketika tim penyidik Polda Sulut bersama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulut melakukan pemeriksaan fisik. Dari hasil pemeriksaan tersebut, terungkap pekerjaan proyek pembangunan gedung tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi yang telah tercantum dalam kontrak.

Bangunan tersebut, diperkirakan hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp 4 miliar. Bukan itu saja, gelanggang pemuda dan lokasi pementasan pun tidak dibangun.

Lumentut saat coba dikonfirmasi lewat nomor handphone 081340730xxx sedang tidak aktif. (jenglen manolong)

Tinggalkan Balasan