Minut – Rabu (13/8/2025)Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) bersama Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil-KB) Sulut kembali melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev).
Kali ini menyasar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut).
Monev ini terkait penyerapan Anggaran yang berorientasi pada percepatan penurunan stunting dan pembangunan keluarga dan sejauh mana 30 indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) terakomodir dalam dokumen perencanaan daerah Pemkab Minut.
Dalam kegiatan monev di Pemkab Minut ini, Kepala Kanwil Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan dan Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Dukcapil-KB) Sulut Christodharma Sondakh diterima Asisten 2 Sekda Minut, Alan Mingkid di ruang kerja Sekda.
Kadis Christodharma Sondakh mengawali pembicaraan dengan menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan ke Pemkab Minut yakni untuk memastikan bahwa program-program prioritas yang telah direncanakan dapat terlaksana tepat waktu, tepat sasaran, dan efektif dalam mendukung target penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Minahasa.
Selain itu juga untuk melihat sejauh mana 30 indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) terakomodir dalam dokumen perencanaan Pemkab Minahasa.
“Selebihnya akan dijelaskan ibu Kakanwil Kemendukbangga,” ujar Sondakh seraya mempersilakan KaKanwil Kemendukbangga/BKKBN Sulut Jeanny Yola Winokan menyampaikan hal penting terkait penyerapan anggaran Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK BOKB) 2025.
Youla Winokan menyampaikan bahwa penyerapan anggaran menjadi salah satu indikator penting keberhasilan program.
“Penurunan stunting bukan hanya soal kesehatan anak, tetapi juga menyangkut kualitas keluarga dan generasi masa depan. Oleh karena itu, penggunaan anggaran harus optimal dan tepat guna,” ujarnya.
Lanjut dikatakannya, berdasarkan evaluasi terhadap progres penyerapan anggaran, hingga Agustus 2025 Pemkab Minut masih berasa di angka 30 persen.
“Mohon bisa push lagi penyerapannya. Kami harap semua kegiatan berjalan optimal dan anggaran terserap 100 persen tahun ini. Supaya anggaran BOKB Pemkab Minut tahun depan tetap tidak berkurang,” ujar Winokan.
Adapun terkait PJPK, Winokan meminta agar segera mengakomodir dalam RPJMD dan Rendra OPD. “30 Indikator harus masuk semuanya,” kata Winokan.
Asisten 2 Sekda Minut Alan Mingkid menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dan provinsi terhadap program Keluarga Berencana dan pembangunan kependudukan di Minut
“Kami siap berkolaborasi untuk mempercepat pencapaian target reakusasi DAK BOKB maupun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan,” ujarnya.
Adapun, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Minut dr. Helny Ratuliu mengungkapkan penyerapan anggaran yang masih minim salah satunya terkendala belanja kendaraan operasional yang baru akan serah terima bulan Desember.
“Kami yakin akan terserap karena pengadaan kendaraan tersebut menyumbang besar terhadap anggaran BOKB Minut,” katanya.
Sementara Kepala Bappelitbangda Minut menyampaikan bahwa 30 indikator PJPK dipastikan akan mengakomodir. “Kami akan segera menginput,” kata dia.
