Manado – Pengisian jabatan sesuai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara baru akan dilaksanakan Januari tahun depan.
“Mengingat kita semua akan merayakan Natal dan Tahun Baru, maka kami berinisiatif rolling pejabat di lingkungan pemprov Sulut dilaksanakan Januari Tahun depan,” kata Gubernur kepada wartawan, Selasa (15/11) di loby kantor gubedrnur Sulut.
Menurut Gubernur, ia ingin semua pejabat merayakan Natal dengan tanpa gangguan. Selain itu, para pejabat diberi kesempatan untuk menyelesaikan seluruh program kegiatan hingga tahun anggaran berakhir.
Adapun menurut sumber yang merupakan seorang pejabat eselon III di lingkungan pemprov Sulut dan enggan namanya dikorankan, pengisian jabatan harusnya dilakukan secara fair dengan memperhatikan rekam jejak para pejabat. Rekam jejak salah satunya bisa dilihat pada catatan di BKD maupun Inspektorat.
“Inspektorat dan BKD harus berani membuka buku dosa pejabat. Apakah pejabat bersangkutan pernah bermasalah dengan moral, integritas dan lain sebagainya. Pejabat yang pernah terlibat indikasi korupsi, pejabat yang pernah dilaporkan karena masalah kesusilaan dan lain sebagainya harusnya tidak diberikan jabatan,” ungkap sumber.
Terkait pengisian jabatan ini, Pengamat Politik dan Pemerintahan Sulut, Taufik Tumbelaka meminta semua pihak menghormati Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Sten Kandouw (ODSK) karena pengisian jabatan adalah hak mereka dan juga upaya mereka dalam hal menciptakan Sulut Hebat.
‘’Guna mewujudkan Sulut Hebat, syarat mutlak yang perlu dilakukan adalah membentuk Kabinet yang hebat, untuk OD-SK tahu persis apa yang musti dilakukan,’’ jelas Tumbelaka.
Lanjutnya, terkait upaya OD-SK mewujudkan kabunet hebat yang perlu diwaspadai adalah para oknum-oknum “penumpang gelap” yang melakukan manuver guna kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan agenda tertentu melalui cara memberi informasi sesat atau yang lainnya.
”Jadi terkait rolling atau rasionalisasi jabatan semua pihak menghormati Gubernur Dondokambey dan Wakil Gubernur Kandou selaku Pemimpin Sulut, semua pihak berhak memberi masukan dan informasi apapun namun tetap menghormati hak dari Pemimpin Sulut tersebut.” tutup Tumbelaka.
