Minahasa – Pemutusan arus listrik untuk penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah tempat di Kabupaten Minahasa oleh PT PLN persero Area Manado, dikarenakan adanya tunggakan hutang Rp 8,1 Miliar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa, terkesan ancam boikot pelaksanaan Paskah Nasional 2017 yang akan dipusatkan di Stadion Maesa Tondano yang direncanakan akan dihadiri Wakil Presiden Repoblik Indonesia Jusuf Kalla, pada 22 April mendatang.
Hal ini menyusul adanya pemberitaan pada salah satu media cetak terkenal di Sulawesi Utara, terkait pemutusan arus listrik PJU di Minahasa yang ikut menyinggung pelaksanaan Paskah Nasional 2017. Pernyataan tersebut seolah nada ancaman bahwa pelaksanaan iven tahunan bergengsi tersebut akan kurang maksimal tanpa penerangan yang mumpuni.
Pada media tersebut menyebutkan, kira-kira pernyataan PLN Area Manado seperti demikian, “Besar harapan PLN Area Manado kiranya Pemkab Minahasa segera menyelesaikan masalah tunggakan tersebut, terlebih Minahasa nantinya akan menjadi tuan rumah perhelatan Paskah Nasional. Tentunya tanpa penerangan yang mumpuni, jalannya iven tahunan bergengsi tersebut bakal kurang maksimal”.
Menanggapi hal ini, Ketua PAMI Sulut Rommy Rumengan menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, pemutusan arus listrik PJU ini tak pro rakyat, apalagi bila mengait-ngaitkan masalah ini dengan pelaksanaan Paskah Nasional 2107 di Minahasa yang tak akan maksimal bila kurang penerangan.
“Pernyataan PLN Area Manado di media massa terkesan mengancam memboikot Paskah Nasional. Langkah yang ditempuh PLN Area Manado saat ini merupakan langkah yang tak bijaksana, apalagi dalam waktu dekat di Kota Tondano akan diadakan acara Paskah Nasional, dimana acara ini akan dihadiri pejabat-pejabat Nasional dan Rakyat Minahasa untuk beribadah. PAMI menyayangkan sikap berani dari oknum Pimpinan PLN ini. Cara-cara seperti ini jelas-jelas menunjukan sikap perlawanan oknum Pimpinan Perusahaan ini terhadap Gubernur Sulut Olly Dondokambey. Ini kan agenda Nasional dan acara ini merupakan hajatan bapak Gubernur,” tukasnya sembari meminta dukungan rakyat Minahasa agar memohon kepada Gubernur Sulut OD, sekiranya berkoordinasi dengan Pimpinan pusat menggantikan Pimpinan PLN di Minahasa ini.
Terpiasah, Bupati Minahasa Drs Jantje Wowiling Sajow MSi terkait ulah PLN Area Manado ini pun angkat bicara. Menurutnya, Pemkab Minahasa belum melunasi tunggakan pembayaran listrik tersebut dikarenakan masih ada selisih paham antara PLN dengan Pemkab Minahasa soal perhitungan pembayaran.
“Mengapa terjadi tunggakan pembayaran listrik? Pertama karena penetapan tarif listrik yang harus dibayar Pemkab Minahasa tidak sesuai fakta di lapangan, artinya angka Rp yang harus dibayar tidak didukung data lampu yang terpakai. Kedua, setelah di bentuk tim investigasi Pemkab Minahasa bersama PLN, akhirnya pembayaran rekening listrik berkurang Rp 1 Miliar. Ketiga, setelah disepakati jumlah yang harus dibayar Pemkab ke PLN, barulah bersama DPRD Minahasa memasukan hal tersebut ke APBD untuk di bayar secara bertahap, dimulai tahun anggaran 2018 sampai lunas. Pertanyaannya, kurangkah kontribusi Minahasa terhadap pendapatan PLN, memanfaatkan Danau Tondano, sampai-sampai rakyat Winebetan lampunya tidak menyala karena arus listriknya digunting, bahkan coba ganggu Paskah Nasional yang akan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla?,” tukas Bupati JWS.
Sementara, PLN Area Manado terkait hal ini belum terkonfirmasi.(fernando lumanauw)
Comment