Mitra – Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), kembali mendapat sorotan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mitra, pembayaran Tunjangan Kerja Daerah (TKD) belum terealisasi.
Adapun beberapa instansi yang belum mendapat tunjangan daerah tersebut, yaitu Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Satu Pintu (BPMP2SP).
Bahkan lebih parah lagi, kata pegawai di tiga instansi tersebut, mereka kemungkinan besar tidak akan mendapat TKD untuk satu bulan terakhir ini. Menurut informasi yang mereka peroleh dari pihak Dinas PPKAD bahwa anggaran tidak mencukupi lagi.
“Kemungkinan besar kami tidak dapat TKD, karena menurut mereka dananya tidak cukup lagi,” ungkap seorang pegawai yang mewanti agar namanya tak diberitakan.
Terkait hal itu, Sekretaris BKDD Mitra, Selvius Ohy ketika dikonfirmasi, ikut membenarkan, bahwa seluruh PNS yang ada di instansi tempatnya bertugas itu, hingga kini belum ada satu pun yang menemerima TKD bulan Juni.
“Terakhir kami menerima TKD bulan Mei. Sementara Juni tak jelas, karena menurut informasi, dananya sudah tak cukup,” katanya.
Menurut dia, kalaupun dananya tidak cukup, seharusnya pihak pengelola anggaran, dalam hal ini Dinas PPKAD tidak membayar TKD untuk instansi lainnya. “Jika yang lain dapat, lalu yang lainnya tak dapat, tentu bisa menimbulkan kecemburuan diantara para pegawai yang ada,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PPKAD, Arie Wua, ketika dikonfirmasi melalui Sekretarisnya, Aswin Rogahang, justru mengaku belum juga menerima TKD. “Saya pun belum menerima TKD, jadi bagaimana saya mau jawab. Lebih baik tanya langsung ke Pak Kadis, takutnya salah komentar, nanti disalahkan lagi,” ujarnya mengelak.
