Minut – Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara kian garang dalam menindaklanjuti sejumlah Temuan Ganti Rugi (TGR) di beberapa SKPD dan DPRD Minut
Data yang diperoleh menurut Kepala Inspektorat Minut Frets Sigar SH MH , sedikitnya ada Rp 21 Miliar daftar temuan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2005-2012 yang mereka kantongi.
“Dari total nilai tersebut 23 SKPD dan 25 anggota DPRD Minut diharuskan mengantikan tagihan tersebut,”ucap Sigar.
Lebih jauh mantan Inspektorat Sulut ini menjelaskan, dari nilai TGR itu baru Rp 9,3 Miliar yang ditindaklanjuti sedangkan yang belum dilunasi ada Rp 12,5 Miliar.
“Kami berharap semua TGR ini dapat di lunasi sebab sesuai ketentuan waktu yang di berikan hanya 2 tahun kalau tidak akan di proses hukum,” jelasnya.
Data yang diperoleh,bukan hanya anggota dekab saja yang kena TGR. Ada juga beberapa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti,dinas Pertanian, PU, Dispora dan PPKAD yang diharuskan membayar TGR dengan bandrol miliaran rupiah.
“Dinas PPKA paling besar kena TGR sebesar Rp 7,9 Miliar,” tambah Sigar.
Ketua lembaga Anti Korupsi (Lakri) Minut Novry Ngare mengatakan, sangat diharapkan semua temuan yang dibebankan ke SKPD dan DPRD dibayar lunas. Apalagi TGR itu mencapai miliaran rupiah yang nominalnya sangat besar.
“Kami menantang dan mendesak aparat penegak hukum Polda Sulut,Kejati dan Polres jangan cuma tidur tindaklanjuti semua temuan tersebut sampai pada proses hukum,”tegas Ngare.
Lanjut dia, kalaupun ini dibiarkan mengambang otomatis akan menjadi preseden buruk buat institusi Kepolisian dan Kejati yang tidak mampu menindaklanjuti kerugian keuangan negara tersebut.
“Kami tantang institusi penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan tersebut karena waktu yang diberikan sudah lewat,” koarnya.
Kapolres Minut AKBP Djoko Wienartono saat dimintai keterangan mengatakan, TGR ini akan mereka lidik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Pokoknya TGR ini jadi target dan prioritas kami,”janjinya. (eca namangge)
