Manado – Gubernur Sulut, Olly Dondokembey dalam beberapa acara resmi menyatakan akan melakukan rolling pejabat pada Agustus mendatang. Pengamat Politik pemerintahan Sulut, Taufik Tumbelaka menilai, perombakan kabinet yang nantinya akan dilakukan Gubernur diharapkan dapat dilakukan secara profesional.
Penempatan masing-masing pejabat menurut Tumbelaka harus dilakukan sesuai dengan bidangnya dan terlepas dari unsur politis dan kekeluargaan. Menurutnya, perombakan kabinet yang dicanangkan Gubernur terpilih memang dipandang perlu sebagai bentuk penyegaran Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dalam suatu jabatan.
“Memang harus ada rolling dan pergantian segera untuk penyegaran. Namun dalam penempatan seseorang itu harus sesuai dengan kepangkatan dan bebas dari unsur politis. Selain itu, jangan ada unsur kekeluargaan dan balas jasa,” tegas Tumbelaka. Untuk itu, dirinya berpesan agar sebelum melakukan perombakan kabinet, gubernur bisa melihat dan menilai kemampuan yang dimiliki pejabat tersebut, apakah sesuai atau tidak jika ditempatkan di bidangnya.
“Makanya, Gubernur saya harapkan juga untuk tidak terpengaruh atau terintervensi oleh pihak-pihak tertentu. Perombakan ini harus bebas dari muatan politis. Untuk itu, harus lihat kinerja dan profesionalisme,” terangnya.
Gubernur Olly Dondokambey menegaskan bahwa rolling pejabat yang akan dilakukannya pada bulan Agustus nanti, bebas muatan politis. Pertimbangan prestasi, dedikasi dan loyalitas merupakan hal mutlak sebagai dasar pertimbangan Gubernur dalam melakukan rolling pejabat.
Kepada wartawan di sela rapat bersama Anggota DPR dan DPD RI Dapil Sulut, Jumat (08/04) di hotel Fairmont Jakarta yang diikuti juga Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD Sulut dan para kepala daerah se-Sulut, Dondokambey mengungkapkan bahwa kinerja pejabat di lingkungan Pemprov Sulut terus dipantau dan dievaluiasi.
Menurut dia, parameter kinerja yang dipakainya sederhana saja. Implementasikan program kerja sesuai dengan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur. “Saya pahami kepala SKPD merupakan jabatan karir yang dibangun PNS/ASN dari bawah. Jabatan tersebut tentunya diperoleh dari prestasi, dedikasi dan loyalitas. “Bila ingin aman pada posisi, tunjukan saja kinerja yang baik,” ujarnya.
Ditambahkannya, roling pejabat adalah bagian dari proses penilaian bagi pegawai yang bekerja dan telah diatur dalam undang-undan Aparatur Sipil Negara (ASN) nomor 5 tahun 2014. Undang-undang ini dengan jelas menyebut bahwa ASN memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Karena itu, rolling pejabat akan kami lakukan sesuai aturan perudangan yang ada. Untuk Jabatan Pimpinan Tinggi atau eselon II, akan dilakukan dengan mekanisme open biding atau lelang terbuka,” imbuhnya.
Adapun terkait rolling pejabat yang akan dilakukan Gubernur Agustus mendatang, berhembus kabar bahwa birokrat yang aktif di kelompok Praja Pancasila akan memperoleh posisi strategis.
Menurut sumber terpercaya di Olly Dondokambey Centre (ODC), Praja Pancasila merupakan kelompok bawah tanah yang bergerak memenangkan Olly Dondokambey-steven Kandouw dalam Pilgub tahun lalu. Organisasi ini beranggotakan birokrat yang merupakan pejabat struktural eselon II, III dan IV di lingkungan Pemprov Sulut maupun pejabat di kabupaten/kota. Kelompok Praja Pancasila ini terafiliasi dengan ODC.
Dikatakan sumber, motor dari kelompok Praja Pancasila ini antara lain, Kadis Diknas Gemy Kawatu, Kaban Kesbang Edwin Silangen, Sekda Minahasa Jefry Korengkeng, Kepala Bappeda Roy Roring, Staf Ahli Gubernur Star Wowor, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Dr Jemmy Kumendong dan lainnya.
Kelompok Paraja Pancasila ini, lanjut sumber, memang tak tampak di permukaan namun aktif di lapangan untuk memenangkan OD-SK. “Namanya juga kelompok bawah tanah, tidak menampakkan diri di permukaan. Pejabat eselon II dalam kelompok Praja Pancasila ini lebih banyak pada fungsi perencanaan dan pengorganisasian, sementara yang aktif melakukan penetrasi di lapangan kebanyakan pejabat eselon III,” terangnya.
Ditambahkan sumber, semua birokrat yang aktif di kelompok Praja Pancasila dipastikan akan mendapatkan jabatan penting di kabinet OD-SK.
