Manado – Transformasi digital di Sulawesi Utara mencatat akselerasi pesat, dengan nilai transaksi QRIS mencapai Rp1,86 triliun pada triwulan I 2026, naik hampir dua kali lipat dari periode sama tahun lalu.
Sebanyak 16,06 juta transaksi ini sinyal kuat pergeseran perilaku konsumen ke pembayaran nontunai, sekaligus membuka peluang optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) melalui peningkatan kepatuhan pajak.
Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara (KPwBI Sulut) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) menggelar pendampingan pengisian laporan Championship P2DD 2026 pada 22–24 April 2026.
Inisiatif ini bagian dari strategi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang menargetkan layanan pajak kendaraan bermotor, PBB, retribusi, dan administrasi publik berbasis digital—bebas antrean dan transparan.
Dampak strukturalnya jelas: sistem digital tingkatkan rasio kepatuhan pajak, dorong penerimaan daerah optimal, dan kuatkan kemandirian fiskal sebagai pondasi ekonomi berkelanjutan.
Ekosistem QRIS kian matang, dengan 373 ribu merchant dan 555 ribu pengguna per Maret 2026; proyeksi akhir tahun tembus 400 ribu merchant dan 640 ribu pengguna.
Penilaian Championship P2DD 2026 kini lebih ketat, prioritas pada dampak berkelanjutan seperti peningkatan transaksi nontunai, integrasi data, dan local tax ratio.
“Kami pastikan digitalisasi beri manfaat nyata: transparan, efisien, tingkatkan PAD,” tegas Kepala Tim Sistem Pembayaran KPwBI Sulut, Ircham Andrianto Taufick.
Prestasi 2025 jadi modal kuat: Sulut rank 3 provinsi Sulawesi, didukung Tomohon (2 kota), Manado (3 kota), dan Bolaang Mongondow Utara (3 kabupaten).
Rata-rata nilai kabupaten/kota Sulut tertinggi di Sulawesi-Maluku-Papua. Target 2026: perluas ekosistem, maksimalkan dampak inklusif untuk pertumbuhan ekonomi kompetitif.
Sinergi BI dan pemda ini proyeksikan kontribusi signifikan ke PDB regional, dengan digitalisasi sebagai katalisator efisiensi fiskal.
