Tomohon – Kebijakan Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak mengharuskan PNS harus membayar pajak sebelum menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) patut diapresiasi dan dicontohi daerah lainnya.
“Pemerintah Kota Tomohon memastikan akan mulai mencairkan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) bulan Mei tahun 2015, kepada sedikitnya 3.m000-an PNS yang ada di lingkungan Pemkot Tomohon. Namun, pencairan TPP tersebut harus disertai lampiran fotocopy bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) dan yang belum lunas maka TPP belum akan diserahkan,” tegas Walikota.
Menurut Walikota adanya persyaratan wajib lunas PBB itu dimaksudkan untuk membudayakan kepada PNS agar senantiasa taat pada kewajiban serta memberi teladan kepada masyarakat dengan melunasi tagihan PBB-nya. Meski ditahan terlebih dahulu TPP nya, namun para PNS yang nunggak dan belum bisa melampirkan bukti lunas PBB akan dilayani setelah melampirkan bukti lunas PBB.
“Mengenai kemungkinan adanya alasan PNS yang belum memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dapat menggunakan SPPT orang tua,” kata Walikota.
Senada dengan pernyataan Walikota, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah
(DPPKBMD) Kota Tomohon Dr Juliana D Karwur M Kes MSi, mengungkapkan khusus untuk TPP Bulan Mei 2015 yang akan dicairkan dalam waktu dekat ini, wajib bagi setiap PNS untuk menyerahkan STTS (Surat Tanda Terima Setoran) Pajak Bumi dan Bangunan yang telah lunas dibayar.
“Bagi mereka yang belum lunas, maka sesuai kesepakatan, uang TPP tidak
akan dicairkan dan untuk sementara akan ditahan terlebih dahulu. TPP
itu baru bisa dicairkan setelah PNS yang bersangkutan sudah bisa menunjukkan bukti pelunasan tagihan PBB. Bagi TPP yang belum bisa dicairkan, nantinya akan menjadi tanggungjawab masing-masing pimpinan untuk mendorong jajarannya melakukan pelunasan Pajak ini. Sebab dengan memenuhi kewajibannya membayar pajak menunjukkan contoh teladan kepada masyarakat luas sebagai warga Negara yang baik. Dengan demikian proses pelaksanaan pembangunan akan berlangsung terus menerus dan menyentuh kebutuhan publik yang nantinya memberikan kemudahan akses yang akan dinikmati oleh seluruh komponen bangsa baik yang diam
di lokasi tersebut maupun yang mengunjungi wilayah ini,” jelas Karwur.(maria)
