Manado – Proyek revitalisasi atau perbaikan Museum Provinsi Sulawesi Utara yang bernilai fantastis, mencapai lebih dari Rp 14 Miliar, kini menuai kontroversi dan kecurigaan luas.
Proyek yang dikerjakan dengan pola “tambal sulam” ini dinilai tidak wajar dan berpotensi bernasib sama seperti pembangunan GOR KONI Sulut yang sempat menjadi sorotan publik.
Menurut sumber di Dinas Kebudayaan Sulut, kalangan seniman dan pengamat pembangunan di Manado sudah berkomentar terkait pembangunan dengan pola tambal sulam di Museum Sulut.
“Mereka menilai bahwa sesuai amatan dan hitung-hitungan mereka revitalisasi Museum Sulawesi Utara anggaran sebenarnya jauh di bawah Rp. 14 M, yaitu tidak lebih dari Rp 5 Miliar,” ujar sumber.
Selisih anggaran yang sangat jauh ini memunculkan dugaan kuat adanya mark-up. Aroma korupsi pun terasa sangat menyengat dari proyek yang digarap pada era kepemimpinan Kepala Dinas (Kadis) lama, Yani Lukas.
Kabar terbaru menyebutkan bahwa kejanggalan dalam proyek pembangunan ini kini sudah mulai dicium Aparat Penegak Hukum (APH).
Alhasil, hinggakini meski telah selesai Museum tak kunjung diresmikan dan dibuka pengoperasiannya.
Diketahui bersama bahwa komitmen keras Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus yang menegaskan tekadnya untuk memberantas praktik korupsi di seluruh lini pemerintahan.
“Kami tidak akan mentolerir penyalahgunaan anggaran. Uang rakyat harus digunakan sebaik-baiknya untuk rakyat,” tegas komitmen yang disuarakan Gubernur Yulius Selvanus dalam banyak kesempatan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, pihak terkait yaitu Yani Lukas sebagai tokoh kunci di balik proyek tersebut diminta untuk segera memberikan konfirmasi dan klarifikasi terkait rincian anggaran serta pelaksanaan pekerjaan yang dinilai tidak transparan dan tidak efisien tersebut.
Yani Lukas dihubungi wartawan via pesan WA tidak membalas meski telah membaca. Pun ditelepon meski aktif namun tidak diangkat.
Masyarakat kini menunggu, apakah proyek bernilai miliaran rupiah ini akan diselesaikan dengan tuntas dan transparan, atau justru akan menjadi kasus baru yang menyeret nama-nama besar di pemerintahan Sulawesi Utara.
(Red)
