Manado – Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Keuangan RI, serta Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Bareskrim Mabes Polri melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang FJ Tumbelaka, kantor Gubernur Sulawesi Utara, Selasa (4/11/2025) ini berjalan lancar.
Agenda utama adalah Penguatan Tata Kelola Perikanan Tangkap Nasional dan optimalisasi penerimaan negara dari sumber daya alam perikanan di Sulawesi Utara.
Audiensi ini menghadirkan sejumlah narasumber kunci seperti Ukon Ahmad Furkon, Direktur Usaha Penangkapan Ikan Ditjen Ikan Tangkap KKP, Mohamad Abdi Suhufan, Tenaga Ahli Menteri KKP bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan, serta Hotman Tambunan, Ketua Satgassus Mabes Polri.
Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay didampingi Sekprov Tahlis Gallang, membuka acara sekaligus membacakan sambutan Gubernur Yulius Selvanus.
Wakil Gubernur Mailangkay menyinggung fakta menarik tentang Sulawesi Utara: provinsi ini memiliki 353 pulau, dengan garis pantai sepanjang 2.442 km dan wilayah laut seluas lebih dari 5 juta hektar.
Sulut menjadi wilayah strategis dengan potensi ikan lestari mencapai hampir 1,84 juta ton per tahun, yang harus dikelola secara berkelanjutan melalui berbagai peraturan kuat, seperti UU No. 45 Tahun 2009.
Peserta audiensi juga mengupas sejumlah masalah nyata, termasuk praktik culas pemilik kapal yang mengecoh peraturan dengan mengakali tonase kapal untuk mendapatkan BBM bersubsidi.
Ada juga tantangan teknis seperti mahalnya pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) bagi kapal perikanan kecil.
Sesi dialog yang intens menghasilkan beberapa solusi, antara lain penyederhanaan perizinan untuk nelayan kecil dengan Permen KKP No. 10 Tahun 2024, usulan pembagian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang lebih adil antara pusat dan daerah, hingga rencana relaksasi kewajiban VMS dan bantuan pengadaan perangkat untuk kapal-kapal kecil.
Wakil Gubernur berharap kolaborasi ini akan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sehingga tata kelola perikanan di Sulut semakin optimal, mendukung kemajuan daerah dan bangsa, sekaligus menjaga keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan yang sangat vital.
Acara diakhiri dengan komitmen peserta untuk terus memantau implementasi kebijakan dan menghasilkan inovasi dalam pengelolaan perikanan yang transparan dan produktif.
