Tomohon – Walikota Jimmy F Eman SE Ak mengikuti Rapat Evaluasi Permasalahan
Penyusunan LKPD Tahun anggaran 2015 berbasis akrual pada Pemerintah
Daerah se Sulawesi Utara, Senin (22/02/2016) di Ruang CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut.
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) berbasis akrual adalah pencatatan keuangan ketika transaksi terjadi. Laporan keuangan Pemerintah Daerah basis akrual menyangkut
Implementasi permasalahan dan solusi yang disampaikan oleh ketua BPK RI DR H Harry Azhar Azis MA.
Aziz juga melakukan Evaluasi
Permasalahan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berbasis Akrual Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.
Acara yang dibuka oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE ini turut dihadiri oleh Wagub Drs Steven Kandow, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw SE, Forkompinda Sulut dan para Bupati dan Walikota.
Dalam sambutannya Gubernur menegaskan bahwa keinginan untuk terus menyempurnakan pelaksanaan pengelolaan keuangan, telah membawa kita pada paradigma baru pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
“Standar akuntansi pemerintah berbasis
akrual ini merupakan suatu basis akuntansi yang implementasinya sudah harus dilaksanakan paling lambat tahun anggaran 2015, sebagaimana amanat peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP),” jelas Gubernur.
Lebih lanjut mantan Wakil Ketua Banggar DPR ini menjelaskan pentingnya
penyusunan LKPD, karena sangat bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja
terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.
Gubernur juga berharap seiring dengan pelaksanaan basis akrual maka
bersama-sama saat ini kita akan melaksanakan evaluasi terhadap
permasalahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2015, guna perbaikan dan penyempurnaan-nya serta dalam upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang telah mampu diraih, sebagai konsekuensi pengelolaan anggaran daerah
yang dijalankan.
Sementara itu Ketua BPK RI dalam sambutan mengatakan kedepannya
diharapkan seluruh pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Sulut bisa meraih Opini WTP.
Menutup sambutannya Ketua BPK RI juga meminta kepada Gubernur untuk mendorong SKPD terkait serta Pemda Kab/Kota untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam laporan keuangan. Karena para penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dapat memeriksa Laporan Keuangan, kapan pun laporan itu dibuat atau dengan kata lain LKPD ini sifatnya
berlaku terus menerus.
Walikota Tomohon yang turut serta dalam kegiatan ini bersama Ketua DPRD Kota Tomohon turut didampingi Kadis Keuangan, Inspektur Kota dan Kabag Humas Setda Kota Tomohon
Kota Tomohon sendiri telah meraih WTP secara beruntun dalam pengelolaan Keuangan daerah. (mar)
