Tomohon – Wakil Walikota Syerly Adelyn Sompotan (SAS) menghadiri Rapat Paripurna dalam rangka Pengajuan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tahun 2019, Kamis (30/04/2020)
Rapat dipimpin Ketua DPRD Djemmy Sundah SE, didampingi Wakil Ketua Erens Kereh AMKL, dan dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Tomohon dan jajaran Pemerintah Kota Tomohon.
Penjelasan Walikota Jimmy F Eman SE Ak CA tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2019 dibacakan oleh Wakil Walikota Tomohon Syerly Adelyn Sompotan.
Penyampaian dokumen laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2019 ke dprd sesuai dengan amanat pasal 71 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sedangkan substansi penyajian laporan ini berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, dan sistematika lkpj berpedoman pada surat kementerian dalam negeri nomor 700/479/otda tanggal 22 januari 2020 kepada gubernur/bupati/walikota perihal format laporan keterangan pertanggung jawaban.
“Patut kami akui, bahwa kemajuan pembangunan di kota tomohon ini merupakan hasil sinergitas yang baik, antara pemerintah, DPRD dan seluruh elemen masyarakat Kota Tomohon.
“Perlu kami informasikan bahwa realisasi APBD Kota Tomohon tahun anggaran 2019 (data un-audited BPK) sebesar Rp. 629.763.504.898,40 (enam ratus dua puluh sembilan milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma empat puluh rupiah) angka ini akan terkoreksi setelah audit tim BPK telah selesai,” jelas SAS.
SAS mengatakan pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK-RI selama 6 tahun berturut menjadi bukti nyata bagi kita bahwa pengelolaan keuangan kita dalam koridor yang benar dan akuntabel. Pemerintah Kota Tomohon juga optimis pencapaian opini WTP ke 7 untuk pengelolaan APBD tahun 2019 di tahun ini kita akan capai berkat kinerja pemerintah dan di dukung sepenuhnya oleh masyarakat. (mar)
