Minahasa – Gubernur Sulawesi Utara SH Sarundajang menyampaikan pesan Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat dalam rekonsiliasi perdamaian antara warga Tataaran II dan Mahasiswa Papua, Kamis (23/10) di Unima. Pesan tersebut disampaikan SHS untuk mahasiswa Papua yang berada di Sulawesi Utara.
“Saya di sini telah didelegasi penuh oleh Gubernur Papua dan Gunernur Papua Barat untuk menyampaikan pesan-pesan kepada adik-adik mahasiswa Papua. Mereka bertanya apakah perlu mereka datang, saya bilang tak usah. Karena jika mereka datang, seakan-akan konflik yang terjadi melibatkan masyarakat Papua dan warga Sulawesi Utara. Ini murni kriminal biasa dan dilakukan oknum-oknum tertentu,” ujarnya.
Isi pesan tersebut diantaranya, para mahasiswa diminta untuk menuntut ilmu dengan baik di Sulut. Karena pihak pemerintah Papua maupun Papua Barat membiayai dan memenuhi kebetuhan mahasiswa selama kuliah. Pun dengan orangtua yang menginginkan para mahasiswa agar cepat selesai.
“Gubernur Papua, pak Lucas adalah adik kelas saya waktu kuliah di Unsrat. Kata dia, ia tahu betul kondisi masyarakat Manado seperti apa. Karena bertahun-tahun tinggal di sini. Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat percaya betul permasalah tersebut akan selesai dengan baik,” ujar SHS.
SHS pun menegaskan, keamanan dan kenyamanan mahasiswa Papua yang menuntut ilmu di Sulut akan dijamin sepenuhnya. Pun demikian dengan proses hukum, tetap dijalankan sesuai aturan. Dikatakannya, jika ada pihak yang ingin mengacau, silahkan laporkan langsung padanya.
“Saya bisa jaminkan semua itu pada adik-adik mahasiswa. Pak Kapolda pun telah bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus ini, dan tentu sesuai aturan berlaku. Adik-adik mahasiswa bisa jalankan aktivitas seperti biasa, keamanan dan kenyamanan kami jamin. Kami terus lakukan pemantauan hingga ke pelosok,” pungkasnya.
SHS pun tak terima jika ada pihak yang mengatakan bahwa orang Tataaran adalah orang jahat. Karena dirinya adalah putra Tataaran. “Kalau orang Tataaran jahat, saya takkan ada Gubernur. Waktu saya Sekda Minahasa dulu, saya yang menangani pembebasan tanah Unima. Dan waktu itu banyak tanah keluarga saya yang dibebaskan. Kalau ada orang Tataaran jahat, silahkan lapor ke saya,” tegas SHS.
Ke depan, diungkapnya, pihaknya akan bicara dengan pimpinan universitas dalam hal ini Rektor Unima, Rektor Unsrat, Direktur Politeknik dan Rektor Ukit untuk menyusun program kegiatan sosial mahasiswa Papua dan warga sekitar. Ini dimaksudkan agar keakraban lebih terjalin.
“Dalam program itu kita juga akan sama-sama memberantas miras, karena itu juga yang menjadi pesan gubernur. Kita harus menjauhkan diri dari miras. Semua tak menginginkan ini terjadi. Mahasiswa diharapkan menuntut ilmu dengan baik dan kembali ke Papua untuk membangun tanah Papua. Semoga aktivitas kembali seperti semula,” tutur SHS.
Senada dikatakan Kapolda Sulut Brigjen Pol Jimmy Palmer. Pihaknya pasti memproses pelaku tindak pidana. Tak memandang bulu siapa pelakunya. “Kita lakukan proses sesuai aturan berlaku. Polres Minahasa sudah melakukan penyelidikan dan sebagian besar bukti sudah ada. Semua agar kembali normal, kalau berlarut-larut nanti mahasiswa juga yang rugi tak masuk kuliah,” jelasnya.
Sementara itu, Febry Paparang, perwakilan warga Tataaran II mengatakan pihaknya sepakat hadir dalam forum tersebut dengan satu tujuan yakni berdamai. Menurutnya sudah saatnya perdamaian dijalin kedua belah pihak.
“Kami mengapresiasi pihak yang memfasilitasi pertemuan ini. Kubur dalam-dalam peristiwa yang sudah lewati, kita sepakat maju bersama. Tidak ada lagi pertumpahan darah, konflik dan dendam. Yang terjadi waktu itu karena kehilangan kontrol dan tak perlu ungkit apa yang terjadi. Kita sadari bahwa ini adalah kesalahan dan dosa,” tutur Paparang.
Terpisah, perwakilan Mahasiswa Papua John, yang kuliah di Unima mengatakan mahasiswa Papua tak mempermasalahkan lagi soal keamanan. Karena menurut mereka, keamanan yang dilakukan pihak berwajib sudah sangat benar. Kejadian itu hanya oknum, dan tak bisa digeneraliser. Mereka pun sangat merindukan perdamaian.
Perwakilan mahasiswa lainnya mengatakan, permasalahan ini harus diserius pihak berwajib. Karena hal serupa pernah terjadi. Menurut mereka, jika tak ditangani serius, bisa berbuntut panjang. Mereka pun meminta aparat berwajib agar segera mengusut tuntas pelaku pembunuhan dalam peristiwa tersebut.
Dalam kegiatan tersebut sebenarnya akan dilakukan kesepakatan damai kedua belah pihak. Namun mahasiswa Papua meminta waktu untuk berembuk dengan mahasiswa lainnya. Dan akan segera mengeluarkan pernyataan secara tertulis.
Acara ini dihadiri oleh Gubernur Sulut, Kapolda Sulut, Perwakilan Danrem, Pimpinan DPRD Sulut, Rektor Unsrat, Pembantu Rektor II Unima, Pembantu Rektor III Unima, Dirut Politeknik, Wakil Bupati Minahasa, Pimpinan DPRD Minahasa, Kapolres Minahasa, Dandim 1302 Minahasa, perwakilan mahasiswa Papua dan warga Tataaran, serta lainnya. (Maria)
