Manado – Ada hal yang menarik dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Kehumasan yang digelar Biro Pemerintahan dan Humas di Aula Huyula Kantor Gubernur, Jumat (05/12). Di mana pada baliho yang seharusnya tertulis tanggal pelaksanaan 5 Desember justeru tertera tanggal 5 November 2014.
Baliho dengan tanggal 5 November digunakan sejak pembukaan hingga usai materi pertama yang dibawakan Wakil Gubernur Djouhari Kansil. Pada sesi ke dua, di saat materi dari Karo Pemerintahan dan Humas Lynda Watania, tulisan November pada baliho ditindih dengan tulisan Desember.
Kontan pemandangan ganjil ini jadi pergunjingan wartawan yang meliput acara Rakor Kehumasan ini.
“Jangan-jangan ini disengaja. Akal-akalan untuk kepentingan proses pencairan dana di BPK-BMD Sulut. Kegiatan hanya satu kali tetapi pertanggungjawabannya dua sehingga dana yang diurus dan dicairkan nantinya lewat proses LS juga untuk dua kegiatan,” kata wartawan.
Namun asumsi wartawan ini langsung dibantah Kepala Bagian Humas, Jahja Rondonuwu. “Tidak benar. Ini bukan akal-akalan tetapi murni kesalahan di percetakan,” katanya menjawab wartawan.
Menurut Rondonuwu, tak mungkin mereka bertindak curang dengan mengakal-akali tanggal di baliho. “Anggaran untuk kegiatan Rakor kehumasan telah tertata di DPA Biro Humas. Kami pastikan anggaran dicairkan berdasarkan kegiatan yang dilaksanakan. Jadi tidak ada kegiatan fiktif,” ungkapnya.
Sebelumnya, Karo Lynda Watania mengungkapkan bahwa tulisan tanggal pelaksanaan yang salah nanti diketahui sesaat sebelum kegiatan dimulaikan.
Rakor kehumasan ini sendiri sedianya diikuti seluruh pejabat pengelola kehumasan di SKPD Pemprov Sulut dan Pemda Kabupeten/Kota. Namun tidak semua SKPD maupun Pemda Kabupaten/Kota mengirimkan utusan peserta. Berdasarkan daftar absensi, hanya beberapa SKPD yang hadir dan itupun sebagian hanya mengutus staf. Sedangkan untuk pemda kabupaten/kota hanya Bitung, Tomohon dan Sangihe yang mengirimkan utusan.
