Minut – Proses pembebasan lahan pembangunan jalan tol Manado-Bitung msih banyak persoalan. Buktinya, pembebasan jalan Tol itu masih tertahan di Kelurahan Airmadidi Bawah.
Pasalnya, sebagian besar warga belum mau melepas tanah miliknya jika harga yang dibayar tak sesuai dengan usulan warga setempat.
“Memang benar proses pembebasan warga enggan melepas sebab tanah yang ada merupakan tanah produktif. Dan kalau dilepas harganya harus realistis,” ucap Joseph Dengah Tokoh Masyarakat Airmadidi.
Menurutnya, masyarakat disini mempertanyakan soal kelanjutan penyelesaian kesepakatan harga pembayaran ganti rugi lahan milik warga yang akan dibangun jalan tol Manado-Bitung. Sebab , hingga saat ini belum ada kesepakatan harga dengan warga.
“Saya yakin tim 9 serta pembebasan lahan tak serius dalam menuntaskan pembayaran lahan milik warga,” katanya.
Oleh karena itu diapun berharap, masyarakat dan tim pembebasan sudah melakukan pertemuan, tapi belum juga ada kesepakatan. Sebab harga yang ditawarkan sangat rendah sekali dan bervariasi.
“Harga yang ditawarkan tim pembebasan ada tiga kategori yaitu Rp 60 ribu untuk lahan kebun dengan jarak jauh, Rp 100 ribu kebun dekat dan Rp 125 ribu untuk pemukiman. Sementara yang diminta warga Rp 200 ribu untuk lahan produktif dan Rp 150 ribu lahan biasa,” jelasnya.
Gubernur Sulut H Sarundajang, mengatakan, proses pembebasan lahan memang banyak menemukan kendala. Dimana ada sebagian besar tanah dan rumah warga yang enggan dibebaskan karena mereka masih berada diluar negeri.
“Memang banyak kendala dilapangan yang harus diseriusi. Tapi kami optimis jalan Tol Manado-Bitung akan tuntas dikerjakan,”jelas Sarundajang.
Asisten Satu Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Ir Ronny Siwi mengatakan, untuk kelurahan Airmadidi Bawah sudah ada beberapa warga yang membuka diri dengan membuat keputusan yang mendukung pembangunan.
“Untuk sekarang kita sedang berusaha menuntaskan pembebasan lahan di kelurahan itu,” katanya.
Lebih jauh pria yang tereliminasi dalam perekrutn Sekretris Derah itu mengatakan, untuk penyerapan anggaran belum mencpai seratus persen. Namun kami optimis diakhir tahun ini proses pembebasan akan dipercepat hingga wilayah Tumaluntung. “Tahun depan masih ada anggaran kurang lebih 256 Miliar yang akan digunakan dari APBN untuk kelanjutan pembayaran pembebasan lahan,” ujarnya.(eca gops)
