Ketua FBI Sulut, Hari Lesar, tak lain mantan Ketua Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Sulut ini dengan gamblangnya melontarkan beberapa permasalahan buruh kepada pendamping Gubernur Sulut, Sinyo Harry Sarundajang (SHS) tersebut.
“Pemerintah Sulut harus benar-benar tanggap dengan masalah perburuhan di Sulut, yakni kebijakan pemerintah kedepan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) dengan sumber daya manusia (SDM) Sulut yang masih dibawah rata-rata dalam penguasaan teknologi sehingga tidak bisa bersaing dengan tenaga buruh dari luar Sulut, apakah pemerintah sudah antisipasi ?,” kata ayah tercinta Desi Lesar mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Manado.
Bertempat di Warung Kopi (Warkop) Rike 43, Lesar membuat Wagub menunjukan kapasitasnya sebagai pemimpin yang sangat menguasai persoalan-persoalan kemasyarakatan, termaksud persoalan perburuhan di Sulut.
“Hingga saat ini masih banyak buruh yang terkriminalisasi, termasuk PKB (perjanjian kerja bersama) terkesan tidak dikoordinasikan dengan pemerintah sehingga buruh tidak berdaya, juga hingga saat ini terkesan hanya internal kontrol perusahaan, tidak ada external kontrol agar buruh terlindungi, dan Tripartit tidak pernah terealisasi seperti yang diperintahkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,” jelas Lesar sembari menyatakan Balai Latihan Kerja (BLK) harus disosialisasikan dan jangan jadi ajang mengais keuntungan bagi oknum tertentu yang dibalut dengan “bungkus” pelatihan ketenagakerjaan.
Wagub Sulut menjelaskan bahwa Pemprov Sulut selama ini sangat memperhatikan kesejahteraan ketenagakerjaan di Sulut.
“Hingga saat ini tercatat Upah Minimum Regional (UMR) buruh se Indonesia, Sulut menempati urutan keempat di Indonesia, sehingga bisa dikata masih cukup bagi para buruh di Sulut,” ucap Wagub.
Menurut Wagub, untuk meningkatkan SDM ketenagakerjaan, maka pemerintah lewat dinas terkait telah menyiapkan balai latihan keterampilan dan tidak dipungut biaya.
“Jadi kami sangat konsen dengan persoalan buruh Sulut, dan itu menjadi komitmen kami untuk mensejahterahkan serta meningkat SDM buruh Sulut yang berdaya saing,” terang Wagub yang digadang untuk maju Pilgub di 2015 ini.
Sementara Eva Sarundajang dan HJP mengatakan, pihak DPRD Sulut bersama pemerintah selalu sinergi juga untuk menerima pengaduan dari FBI dan buruh sebagai laporan masyarakat.(Vebry)
