Mitra – Masyarakat terus mendesak pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Rara (Dispora) Minahasa Tenggara (Mitra) agar terbuka meyampaikan pungutan, seperti yang disampaikan para Kepala Sekolah (Kepsek) penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kami minta ini dibongkar semua siapa-siapa saja yang jadi pemain dalam pungutan tersebut,”ujar tokoh masyarakat Mitra Semuel Montolalu kemarin.
“Bahkan ada juga Kepsek dipaksa harus pinjam uang untuk panjar ke oknum di Dinas Pendidikan,” lanjut Montolalu.
Sementara itu dari penelusuran yang dilakukan kemarin, besaran pungutan yang diambil oknum Dispora Mitra bukan hanya 10% dari nilai anggaran, tapi juga dipotong 4% untuk pembuatan dokumen, 3% untuk Juknis, dan Rp1 juta untuk tiap ruangan yang direhap.
“Kita memang dipaksa untuk menyetor, dan ada potongan yang dilakukan Sekretaris Dinas serta Kepala Bidang Dikdas, kalau tidak kita diancam akan dimutasi atau tidak mendapatkan DAK,” ujar salah satu Kepsek yang meminta namanya tidak publis.
Sementara itu Sekretaris Dispora Mitra, ketika dikonfirmasi, membantah tudingan yang diarahkan kepadanya. “Saya tidak tahu soal itu, pokok tidak tahu,” ujarnya kemarin ketika ditemui. Sementara itu Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Roosje Mamuaja ketika dikonfirmasi tetap enggan untuk berkomentar.
