Manado – Serah terima jabatan (Sertijab) di institusi Polda Sulut terhadap empat perwira menengah (Pamen), yang dilaksanakan Sabtu kemarin, menimbulkan masalah baru.
Pasalnya, terungkap pada kegiatan tersebut, ada oknum pejabat Polda yang mengatas namakan wartawan meminta uang kepada panitia dengan alasan biaya peliputan sertijab.
Ini terungkap dari seorang pejabat di Direktorat Reserse dan Kriminal Narkoba (Res Narkoba) Polda Sulut yang juga merupakan panitia sertijab.
Pejabat berpangkat Ajun Komisasir Besar Polisi (AKBP) itu mengungkapkan bahwa Kabid Humas Polda Sulut, AKBP Wilson Damanik meminta dana kepada panitia untuk biaya peliputan untuk wartawan yang jumlahnya Rp 500 ribu.
“Kami sebenarnya tak mau memberikan karena tidak pernah ada budget untuk liputan. Karena dia minta terpaksa kami kasih,” kata Wakil Direktur Dit Res Narkoba Polda Sulut, AKBP Pitra Ratulangi ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (23/9).
Permintaan Damanik itu pun diungkapkan ketika rapat terakhir panitia untuk persiapan acara sertijab. Ketika itu Damanik baru pertama kali muncul pada rapat tersebut. Padahal, menurut Pamen tersebut, Damanik jarang hadir pada rapat-rapat sebelumnya.
Damanik saat dikonfirmasi membantah bahwa pada acara sertijab tersebut, ada biaya untuk wartawan. “Itu tidak ada. Siapa yang bilang?” katanya dengan nada marah.
Dia pun membantah jika selama ini tak pernah hadir pada rapat sertijab. “Lagi pula itu bukan urusan kalian,” ucapnya.
Sementara itu, Vebry T Haryadi SH, pengamat media di Sulut saat dimintai komentarnya, terkejut dengan informasi tersebut. Dia yang merupakan mantan wartawan dan saat ini berprofesi sebagai pengacara pun meminta kepada Damanik untuk mengklarifikasi.
“Tak hanya itu saja, Kapolda (Brigjen Jimmy Sinaga) harus minta klarifikasi kepada Kabid Humas (Damanik). Jika benar terjadi, ini sangat memalukan,” tuturnya.
Lebih lanjut, menurut Vebri, jika memang ada permintaan uang yang dilakukan Damanik, maka tentunya sangat melecehkan profesi insan pers di Sulut.
Pasalnya setiap peliputan, tidak pernah ada namanya permintaan wartawan untuk biaya meliput setiap kegiatan.
“Jangan-jangan setiap kegiatan di Polda selalu mengatas namakan wartawan dan meminta uang. Makanya, Kapolda harus minta klarifikasi kepada Damanik,” ucapnya.
Vebri pun meminta kepada dewan pers serta organisasi jurnalis di Sulut untuk mengambil sikap atas hal tersebut dengan mempertanyakan persoalan itu.
Jika ditemukan memang ada permintaan uang dengan mengatas namakan wartawan, maka dewan pers serta organisasi jurnalis seperti PWI dan AJI bisa memberikan rekomendasi hukum untuk diusut karena melakukan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan. “Ini ada indikasi korupsi dengan menggunakan jabatan melakukan tindak pidana,” tegasnya.(jenglen manolong)
