Bitung – Kasus penyimpangan anggaran proyek bedah rumah, dari pemerintah pusat untuk warga kurang mampu di Bitung nampaknya belum berakhir.
Setelah beberapa waktu lalu sempat jadi temuan Komisi A DPRD Bitung, dimana banyak penerima ternyata keluarga yang sangat mampu, kini masalah lain muncul lagi, yakni anggaran yang seharusnya diterima tiap keluarga yang masuk dalam daftar penerima sebesar 6 juta rupiah, yang diberikan dalam bentuk bahan, ternyata tidak sesuai.
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu warga penerima di kelurahan Tanjung Merah, Kecamatan Matuari, yang enggan nama mereka dipubilkasikan.
Menurutnya, pencairan dana tersebut dilakukan dalam 2 tahap oleh pendamping yang ditunjuk pemerintah. Dimana masing-masing tahap menerima bahan seharga Rp 3 juta.
Namun yang terjadi pada tahap 1 mereka hanya menerima bahan seharga Rp 2 juta 300 ribu rupiah. Sementara menurut pendamping, dana sisanya sebesar Rp 700 Ribu, akan dicairkan ditahap 2.
“Kenyataannya, tahap 2 juga masih ada Rp 1 juta lebih yang kami tidak terima. Sehingga total yang belum kami terima ada hampir Rp 2 juta,” ujarnya.
Lanjut dikatakannya, saat ini proyek tersebut sudah terhenti, dan pihak pendamping yang ditunjuk pemerintah sudah tidak pernah muncul. Menurut sumber yang layak dipercaya mengatakan, dana-dana sisa tersebut sengaja tidak diberikan kepada warga.
“Dana itu memang sengaja tidak diberikan seluruhnya, karena memang ada pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan. Ini sudah terstruktur dan terencana,” ujar sumber.
Pihak Bappeda Bitung, selaku instansi penanggung jawab, beberapa waktu lalu membantah jika ada potongan. “Dana itu diberikan langsung ke warga penerima. Mereka terima langsung di bank. Tapi memang ada pendamping, untuk mengarahkan jangan sampai dana ini disalahdunakan,” kata kepala Bappeda Bitung, Audy Pangemanan beberapa waktu lalu.
“Kami minta masalah bedah rumah ini jangan dibesar-besarkan, karena memang tidak ada masalah,” tukas Wawali Max Lomban beberapa waktu lalu. “Memang proyek bedah rumah ini banyak masalah karena banyak yang tidak sesuai. Ini harus diakui,” jelas salah satu Lurah yang meminta nama dan tempat tugasnya dirahasiakan.
