Manado – Dugaan praktek korupsi di Setdaprov Sulut terkait kegiatan pengadaan makan-minum (mami) yang terindikasi merugikan negara senilai Rp 8,8 Miliar berdasarkan temuan BPK harus menjadi titik balik pemerintahan Gubernur Sinyo Harry Sarundajang (SHS).
“Gubernur SHS harus segera berbenah. Satu tahun terakhir pemerintahan SHS sangat menentukan. Jangan sampai capaian positif selama 9 tahun menjadi sia-sia, rusak oleh permasalahan melilit di tahun terakhir pemerintahan,” wanti-wanti pengamat politik jebolan Fisipol UGM, Taufik Tumbelaka.
Tumbelaka mengkhawatirkan, temuan BPK di Pemprov pada tahun anggaran 2013 ini, menjadi pintu masuk bagi semua persoalan di Pemprov. “Temuan BPK ini harus dituntaskan. Setuntas-tuntasnya. Jangan sampai menjadi sasaran empuk lawan-lawan politik SHS untuk menyerang dan memojokan,” ingatnya.
Tumbelaka pun menilai, gubernur SHS akhir-akhir ini terlihat mulai ‘Goyah’. Gubernur tidak tahu lagi mana pejabat yang loyal dan mana pejabat yang akan menjebaknya. “Nah, satu tahun ke depan adalah kesempatan untuk memperbaiki semua itu, jika tidak mau berakhir dengan tidak happy ending,” katanya.
Tumbelaka kemudian menantang SHS untuk lebih berani melibas pejabat yang tak becus, walaupun merupakan loyalis dan kepercayaanya selama ini. โJika SHS mau mengakhiri kepemimpinannya secara indah (dikenang masyarakat Sulut sebagai gubernur yang hebat), maka SHS harus berani melakukan pembenahan aparatur di bawahnya. Tidak boleh lagi padang buluh. Pertanyaanya, apakah SHS berani atau tidak menonjobkan pejabat tak becus,โ tantangnya.
Jika SHS berani berbenah dan benar-benar menempatkan pejabatnya berdasarkan prinsip โthe right men on the right placeโ, melaksanakan pemerintahan yang jujur, bersih dan transparan, maka dipastikan satu tahun terakhir kepemimpinan akan menjadi tahun emasnya dan masyarakat akan mengenangnya sebagai putra terbaik Sulut dan gubernur terhebat daerah ini.
