Manado – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan menggelar kegiatan BI Basuara X Bacirita APBN Diseminasi Kebijakan Moneter dan Fiskal Tahun 2025 di Four Point Hotel Manado, Kamis (25/9/2025).
Acara ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat sinergi antara otoritas moneter dan fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan inklusif di Sulawesi Utara.
Gubernur Sulut Yulius Selvanus yang dibacakan langsung Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Sulut Daniel Mewengkang dalam sambutannya mengataka puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan kasih karunia-Nya serta apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bank Indonesia dan Ditjen (DJPb) Sulawesi Utara atas sinergi dan kolaborasinya, sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik.
“Tema yang diusung “DISEMINASI KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL: Sinergi Meningkatkan Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan, sangat relevan dan menegaskan betapa pentingnya sinergi antara kebijakan moneter fiskal untuk pembangunan daerah,” ujarnya.
Dikatakannya, di tengah dinamika global yang penuh tantangan. Ketidakpastian geopolitik, inflasi dunia, transisi energi, dan isu perubahan iklim menjadi perhatian utama di tingkat global maupun nasional.
“Meskipun demikian, kita patut bersyukur karena ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketangguhan, dengan pertumbuhan positif di atas 5% dan stabilitas makroekonomi yang terjaga,” bebernya.
Namun kata dia, menghadapi tantangan eksternal seperti ini, penting sekali untuk terus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia kemudian memaparkan Kondisi dan Capaian Sulawesi Utara.
Menurutnya, di tengah tantangan tersebut, perekonomian Sulawesi Utara tetap menunjukkan performa yang solid.
Pertumbuhan ekonomi kita pada tahun 2023 hingga 2024 tetap stabil di sekitar 5,4%. Inflasi daerah pun terkendali dengan baik, berkat kerja keras Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang memastikan harga bahan pokok relatif stabil.
Prestasi lainnya adalah penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan signifikan dalam investasi dan sektor pariwisata.
Selain itu, komitmen kita terhadap lingkungan juga terlihat dari pemanfaatan energi terbarukan yang sudah mencapai lebih dari 37%.
Capaian ini tidak lepas dari sinergi yang kuat antara kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia berperan vital dalam menjaga stabilitas harga dan nilai tukar
Sementara itu, kebijakan fiskal daerah Sulawesi Utara menjadi motor penggerak untuk mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, dan memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat.
Kolaborasi keduanya terbukti efektif dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“Karena itu, forum seperti ini sangat penting untuk menyamakan arah kebijakan dan menyelaraskan langkah kita semua,” ujarnya.
Lanjutnya, pemerintah provinsi saat ini telah merumuskan visi pembangunan kita: Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
Visi ini disokong oleh delapan misi utama, termasuk peningkatan Sumber Daya Manusia, pembangunan ekonomi daerah, ketahanan pangan- energi-air, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Untuk mewujudkannya, telah disusun 17 program prioritas dan 45 kegiatan strategis.
Beberapa contoh konkretnya adalah pembangunan Kegiatan: Penerapan good agriculture practice (GAP), pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan, pemberian penghargaan lingkungan hidup, dan penyusunan climate action plan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Khusus mengenai Nilai Ekonomi Karbon (NEK), kita melihatnya sebagai instrumen pengendalian emisi sekaligus peluang ekonomi.
NEK akan membuka ruang perdagangan karbon dan insentif hijau, yang tidak hanya mendukung sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan yang ramah lingkungan, tetapi juga memperkuat posisi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang ekonomi hijau di Asia-Pasifik.
Pemerintah Provinsi tentunya akan melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai instrumen utama untuk mengelola dan mengakselerasi perdagangan karbon di daerah.
Ia berharap sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah Daerah dan DPRD semakin baik untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan.
Digitalisasi juga menjadi prioritas, dengan percepatan digitalisasi keuangan, layanan publik, dan UMKM yang inklusif.
“Mari kita jadikan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang ekonomi hijau-biru Asia Pasifik dan lokomotif pembangunan di Kawasan Timur Indonesia,” ajaknya.
“Saya sangat yakin bahwa dengan sinergi yang kita kuatkan hari ini, didukung kebijakan moneter dan fiskal yang selaras, dan didorong oleh semangat ekonomi hijau serta potensi Nilai Ekonomi Karbon, kita akan mampu mewujudkan Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan,imbuhnya.
Kepala Perwakilan BI Sulawesi Utara, Joko Supratikto dalam paparannya, menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan periode penting dalam menjaga kesinambungan stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian.
“Kami terus mendorong pengendalian inflasi, memperkuat digitalisasi sistem pembayaran, serta mendukung pembiayaan berkelanjutan bagi UMKM dan sektor prioritas di Sulawesi Utara,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Sulut, Hari Utomo menekankan peran kebijakan fiskal pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan.
“Melalui optimalisasi belanja negara, pengelolaan transfer ke daerah, program strategis seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih dan dukungan terhadap program prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial, pemerintah hadir untuk memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat,” katanya.
Kegiatan ini juga menghadirkan sesi diskusi bersama pelaku usaha, akademisi, pemerintah daerah, dan media dengan menghadirkan pembicara kondang Adrian Maulana.
Beberapa isu yang mengemuka antara lain strategi pengendalian inflasi pangan, peningkatan investasi, serta penguatan sektor pariwisata dan pertanian sebagai penopang utama perekonomian Sulut.
Melalui diseminasi ini, BI dan Kemenkeu berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama terkait arah kebijakan moneter dan fiskal tahun 2025, sehingga sinergi pusat dan daerah dapat berjalan lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang inklusif dan berkelanjutan.
